Menteri Malaysia: Isu Ambalat Jangan Dibesar-besarkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • www.theepochtimes.com

    www.theepochtimes.com

    TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur - Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia Datuk Sri Utama Dr. Rais Yatim mengatakan isu-isu tentang keadilan, Ambalat, Sipadan, Selat Malaka harus diasingkan dulu atau tidak dibesar-besarkan.

    "Mestinya kita harus fokus pada perjuangan dua bangsa dalam konteks 20 hingga 50 tahun ke depan,'' ujarnya saat menerima sejumlah wartawan senior Indonesia di kantornya, Kuala Lumpur, Rabu (9/12).

    "Ihwal isu budaya harus diatasi bersama berdasar asal-muasal musik dan lagunya. Jadi, lagu yang sudah didaftarkan di Jakarta tak boleh dijiplak di sini, begitu sebaliknya. Jangan gara-gara isu ini, lantas peradaban kita mesti kita benturkan terus-menerus," kata mantan Menteri Luar Negeri di era Perdana Menteri Abdullah Badawi ini.

    Pertemuan tersebut juga dihadiri Duta Besar RI di Malaysia Da'i Bachtiar dan Ketua Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia Datuk Chamil Wirya serta sejumlah pejabat Kementerian Penerangan Malaysia.

    "Makanya pers Malaysia dan Indonesia perlu ada komunikasi untuk mengatasi gap yang tak perlu terjadi ini," kata Datuk Chamil Wirya.

    Para wartawan kedua negara berdiskusi topik aktual tersebut di Kuala Lumpur Convention Centre kemarin yang juga dihadiri mantan Perdana Menteri Mahathir Muhammad dan Menteri Keuangan kedua Malaysia Dato Seri Ahmad Husni Hanadzlah.

    Acara seminar perspektif media massa Malaysia-Indonesia ini diakhiri jamuan makan malam di teras Kuala Lumpur Tower dengan serangkaian pertunjukan budaya tari dan musik Melayu diselingi atraksi terjun bebas tiga penerjun dari puncak Kuala Lumpur Tower.

    WAHYU MURYADI (Kuala Lumpur)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.