Taliban Larang Gambar Mahluk Hidup, Bertentangan dengan Ajaran Islam

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian moral Taliban di Afghanistan pada Senin, 14 Oktober 2024, akan menerapkan undang-undang yang melarang media berita menerbitkan gambar semua makhluk hidup. Para wartawan diberitahu bahwa aturan tersebut akan ditegakkan secara bertahap.

Hal ini terjadi setelah pemerintah Taliban baru-baru ini mengumumkan undang-undang yang memformalkan interpretasi ketat terhadap hukum Islam yang berlaku sejak mereka berkuasa pada 2021. "Hukum ini berlaku di seluruh Afghanistan dan akan diterapkan secara bertahap," kata juru bicara Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan (PVPV) Saiful Islam Khyber.

Ia menambahkan bahwa para pejabat akan berupaya meyakinkan masyarakat bahwa gambar makhluk hidup bertentangan dengan hukum Islam. "Pemaksaan tidak memiliki tempat dalam penerapan hukum," katanya.

"Itu hanya nasihat, dan meyakinkan orang bahwa hal-hal ini sungguh bertentangan dengan syariah (hukum) dan harus dihindari."

Undang-undang baru tersebut merinci beberapa aturan untuk media berita, termasuk melarang publikasi gambar semua makhluk hidup. Taliban juga memerintahkan media untuk tidak mengejek atau mempermalukan Islam, atau bertentangan dengan hukum Islam.

Aspek hukum baru tersebut belum ditegakkan secara ketat, termasuk anjuran kepada masyarakat umum untuk tidak mengambil atau melihat gambar makhluk hidup di ponsel dan perangkat lainnya.

Para pejabat Taliban secara teratur terus mengunggah foto-foto orang di media sosial. Wartawan Afghanistan mengatakan bahwa mereka menerima jaminan dari pihak berwenang setelah undang-undang tersebut diumumkan bahwa mereka akan dapat melanjutkan pekerjaan.

"Sampai saat ini, terkait pasal-pasal undang-undang yang terkait dengan media, ada upaya yang sedang berlangsung di banyak provinsi untuk menerapkannya, tetapi itu belum dimulai di semua provinsi," kata Khyber.

Ia menambahkan pekerjaan ini telah dimulai di benteng Taliban selatan di Kandahar dan provinsi tetangga Helmand, serta Takhar utara. Sebelum undang-undang baru ini diumumkan, pejabat Taliban di Kandahar dilarang mengambil foto dan video makhluk hidup. Namun aturan tersebut tidak berlaku untuk media berita. “Sekarang ini berlaku untuk semua orang,” kata Khyber.

Di provinsi Ghazni tengah pada hari Minggu, pejabat PVPV memanggil wartawan lokal dan memberi tahu mereka bahwa polisi moral akan mulai menerapkan hukum secara bertahap. Mereka menyarankan jurnalis visual untuk mengambil foto dari jarak yang lebih jauh dan memfilmkan lebih sedikit kejadian agar terbiasa, kata seorang jurnalis yang tidak mau menyebutkan namanya.

Wartawan di provinsi Maidan Wardak juga diberitahu bahwa aturan tersebut akan diterapkan secara bertahap dalam pertemuan serupa.

Televisi dan gambar makhluk hidup dilarang di seluruh negeri di bawah kekuasaan Taliban sebelumnya dari tahun 1996 hingga 2001. Perintah serupa sejauh ini belum diberlakukan secara luas sejak mereka kembali berkuasa.

Namun, sejak 2021, pejabat Taliban telah memaksa pemilik bisnis untuk mengikuti beberapa aturan penyensoran, seperti mencoret wajah pria dan wanita pada iklan, menutupi kepala manekin toko dengan kantong plastik, dan mengaburkan mata ikan yang digambarkan pada menu restoran.

Ketika Taliban kembali berkuasa, ada 8.400 karyawan media di Afghanistan. Menurut sumber industri media, hanya 5.100 yang tersisa dalam profesi ini.

Angka ini mencakup 560 perempuan, yang telah menanggung beban pembatasan yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut sebagai "apartheid gender", termasuk perintah untuk mengenakan masker di televisi. Di Helmand, suara perempuan telah dilarang di televisi dan radio.

Afghanistan turun dari peringkat ke-122 ke peringkat ke-178 dari 180 negara dalam peringkat kebebasan pers yang disusun oleh Reporters Without Borders (RSF).

FRANCE 24

Pilihan editor: Mark Rutte Pastikan NATO Tak Bisa Diintimidasi Rusia