TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat dan Cina melanjutkan perundingan senjata nuklir semi-resmi pada Maret untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Hal ini dilansir Reuters pada Jumat 21 Juni 2024. Menurut dua delegasi Amerika yang hadir, perwakilan Beijing mengatakan kepada rekan-rekan AS bahwa mereka tidak akan melakukan ancaman nuklir terhadap Taiwan.
Perwakilan Cina memberikan jaminan setelah lawan bicara mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa Beijing mungkin menggunakan, atau mengancam akan menggunakan, senjata nuklir jika negara tersebut mengalami kekalahan dalam konflik terkait Taiwan.
Beijing memandang pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya, sebuah klaim yang ditolak oleh pemerintah di Taipei.
“Mereka mengatakan kepada pihak AS bahwa mereka benar-benar yakin bahwa mereka mampu menang dalam pertarungan konvensional atas Taiwan tanpa menggunakan senjata nuklir,” kata pakar David Santoro, penyelenggara perundingan Jalur Dua di AS, yang rinciannya dilaporkan oleh Reuters untuk pertama kalinya.
Peserta pembicaraan Jalur Dua umumnya adalah mantan pejabat dan akademisi yang dapat berbicara dengan otoritas mengenai posisi pemerintahnya, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pengaturannya. Negosiasi antar pemerintah dikenal sebagai Track One.
Washington diwakili oleh sekitar setengah lusin delegasi, termasuk mantan pejabat dan cendekiawan pada diskusi dua hari tersebut, yang berlangsung di ruang konferensi hotel di Kota Shanghai.
Beijing mengirimkan delegasi cendekiawan dan analis, termasuk beberapa mantan perwira Tentara Pembebasan Rakyat.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan ketika menjawab pertanyaan Reuters bahwa perundingan Jalur Dua bisa bermanfaat. Departemen tersebut tidak berpartisipasi dalam pertemuan Maret meskipun mereka menyadarinya, kata juru bicara tersebut.
Diskusi semacam itu tidak bisa menggantikan perundingan formal "yang mengharuskan para peserta untuk berbicara secara otoritatif mengenai isu-isu yang seringkali sangat terkotak-kotak di kalangan pemerintah," kata juru bicara tersebut.
Anggota delegasi Cina dan kementerian pertahanan Beijing tidak menanggapi permintaan komentar.
Diskusi informal antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir terjadi ketika AS dan Cina berselisih mengenai isu-isu utama ekonomi dan geopolitik, dengan para pemimpin di Washington dan Beijing saling menuduh satu sama lain melakukan provokasi.
Kedua negara sempat melanjutkan perundingan Jalur Satu mengenai senjata nuklir pada November namun perundingan tersebut terhenti, dan seorang pejabat tinggi AS secara terbuka menyatakan rasa frustrasinya atas tanggapan Cina.
Pentagon, yang memperkirakan bahwa persenjataan nuklir Beijing meningkat lebih dari 20% antara 2021-2023, mengatakan pada Oktober bahwa Cina “juga akan mempertimbangkan penggunaan nuklir untuk memulihkan pencegahan jika kekalahan militer konvensional di Taiwan” mengancam kekuasaan Partai Komunis Cina.
Cina tidak pernah berhenti menggunakan kekuatan untuk menjadikan Taiwan berada di bawah kendalinya dan selama empat tahun terakhir telah meningkatkan aktivitas militer di sekitar pulau tersebut.
Pembicaraan Jalur Dua adalah bagian dari dialog senjata nuklir dan postur selama dua dekade yang terhenti setelah pemerintahan Trump menarik dana pada 2019.
Setelah pandemi COVID-19, diskusi semi-resmi dilanjutkan mengenai masalah keamanan dan energi yang lebih luas, namun hanya pertemuan Shanghai yang membahas secara rinci mengenai senjata nuklir dan posturnya.
Santoro, yang menjalankan wadah pemikir Forum Pasifik yang berbasis di Hawaii, menggambarkan “frustrasi” di kedua belah pihak selama diskusi terakhir. Namun, ia mengatakan kedua delegasi melihat alasan untuk terus melakukan pembicaraan. Lebih banyak diskusi sedang direncanakan pada 2025, katanya.
Analis kebijakan nuklir William Alberque dari lembaga pemikir Henry Stimson Center, yang tidak terlibat dalam diskusi pada bulan Maret, mengatakan negosiasi Jalur Dua berguna pada saat hubungan AS-Cina sedang tidak menentu.
“Penting untuk terus berbicara dengan Cina tanpa ekspektasi apa pun,” katanya, ketika masalah senjata nuklir sedang terjadi.
Departemen Pertahanan AS memperkirakan tahun lalu bahwa Beijing memiliki 500 hulu ledak nuklir yang beroperasi dan mungkin akan mengerahkan lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.
Jumlah ini sebanding dengan 1.770 dan 1.710 hulu ledak operasional yang dikerahkan masing-masing oleh AS dan Rusia. Pentagon mengatakan bahwa pada 2030, sebagian besar senjata Beijing kemungkinan akan berada pada tingkat kesiapan yang lebih tinggi.
Sejak 2020, Cina juga telah memodernisasi persenjataannya, memulai produksi kapal selam rudal balistik generasi berikutnya, menguji hulu ledak kendaraan luncur hipersonik, dan melakukan patroli laut bersenjata nuklir secara rutin.
Senjata di darat, di udara dan di laut memberi Cina “triad nuklir” – sebuah ciri khas dari kekuatan nuklir yang besar.
Poin penting yang ingin didiskusikan pihak AS, menurut Santoro, adalah apakah Cina masih mempertahankan kebijakan larangan penggunaan pertama dan pencegahan minimal, yang sudah ada sejak pembuatan bom nuklir pertamanya pada awal 1960an.
Pencegahan minimal mengacu pada kepemilikan senjata nuklir yang cukup untuk menghalangi musuh.
Cina juga merupakan salah satu dari dua kekuatan nuklir – yang lainnya adalah India – yang berjanji untuk tidak memulai pertukaran nuklir. Para analis militer Cina berspekulasi bahwa kebijakan larangan penggunaan senjata nuklir ini bersifat kondisional – dan bahwa senjata nuklir dapat digunakan untuk melawan sekutu Taiwan – namun hal ini tetap merupakan sikap yang dinyatakan oleh Beijing.
Santoro mengatakan delegasi Cina mengatakan kepada perwakilan AS bahwa Beijing mempertahankan kebijakan ini dan bahwa "'kami tidak tertarik untuk mencapai kesetaraan nuklir dengan Anda, apalagi superioritas.'"
"'Tidak ada yang berubah, bisnis seperti biasa, kalian melebih-lebihkan'," kata Santoro merangkum posisi Beijing.
Penjelasannya tentang diskusi tersebut dikuatkan oleh rekan delegasi AS Lyle Morris, seorang pakar keamanan di Asia Society Policy Institute.
Sebuah laporan mengenai diskusi tersebut sedang disiapkan untuk pemerintah AS tetapi tidak akan dipublikasikan, kata Santoro.
Pejabat tinggi pengendalian senjata AS Bonnie Jenkins mengatakan kepada Kongres pada Mei bahwa Cina belum menanggapi proposal pengurangan risiko senjata nuklir yang diajukan Washington dalam pembicaraan formal tahun lalu.
Cina belum menyetujui pertemuan antar pemerintah lebih lanjut.
“Penolakan Beijing untuk terlibat secara substansial” dalam diskusi mengenai pengembangan nuklirnya menimbulkan pertanyaan seputar kebijakan “tidak boleh digunakan terlebih dahulu” yang sudah ambigu dan doktrin nuklirnya secara lebih luas,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters.
Delegasi Jalur Dua Tiongkok tidak membahas secara spesifik mengenai upaya modernisasi Beijing, kata Santoro dan Morris.
Pilihan Editor: Janji Cina hingga AS untuk Mencegah Perang Nuklir
REUTERS
