Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisioner HAM PBB: Rohingya Tak Punya Tempat untuk Melarikan Diri

image-gnews
Pengungsi Rohingya berdoa saat menggelar peringatan 2 tahun kepindahan mereka ke Bangladesh, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Ahad, 25 Agustus 2019. Meski pemerintah Myanmar ingin memulangkan mereka, namun 3.000 pengungsi Rohingya Etni menolak pemulangan karena kondisi negara bagian Rakhine yang masih bergejolak. REUTERS/Rafiqur Rahman
Pengungsi Rohingya berdoa saat menggelar peringatan 2 tahun kepindahan mereka ke Bangladesh, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Ahad, 25 Agustus 2019. Meski pemerintah Myanmar ingin memulangkan mereka, namun 3.000 pengungsi Rohingya Etni menolak pemulangan karena kondisi negara bagian Rakhine yang masih bergejolak. REUTERS/Rafiqur Rahman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan ribu minoritas muslim Rohingya, yang dikhawatirkan terjebak di tengah pertempuran di Myanmar barat, tidak punya tempat untuk melarikan diri, kata kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 18 Juni 2024.

Tentara Arakan, yang memperjuangkan otonomi untuk negara bagian Rakhine di Myanmar, mengatakan pada Ahad malam, 16 Juni lalu bahwa penduduk kota Maungdaw harus meninggalkan kota tersebut paling lambat pukul 21.00 malam waktu setempat, menjelang sebuah serangan yang direncanakan.

Kota itu sebagian besar dihuni oleh etnis Rohingya.

“Saya sangat prihatin dengan situasi di Maungdaw. Tentara Arakan akhir pekan ini memberikan peringatan kepada seluruh penduduk yang tersisa – termasuk sebagian besar penduduk Rohingya – untuk mengungsi,” kata komisioner tinggi HAM PBB Volker Turk kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, seperti dikutip Reuters.

Turk melanjutkan, “Tetapi warga Rohingya tidak punya pilihan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri.”

Rohingya telah menghadapi persekusi di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha selama beberapa dekade.

Hampir satu juta dari mereka tinggal di kamp pengungsi di distrik perbatasan Cox’s Bazar Bangladesh setelah melarikan diri dari serangan dan penganiayaan militer Myanmar di Rakhine pada 2017.

Serbuan Tentara Arakan di Maungdaw merupakan yang terbaru dari rangkaian serangan gencar kelompok pemberontak selama beberapa bulan terakhir melawan junta militer Myanmar, yang melancarkan kudeta pada Februari 2021 terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Sekitar 70 ribu warga Rohingya di Maungdaw terjebak ketika pertempuran semakin dekat, kata Aung Kyaw Moe, wakil menteri HAM di pemerintah persatuan nasional bayangan, kepada Reuters pada Senin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami tidak punya tempat tujuan, tidak ada zona aman, tidak cukup makanan dan kebutuhan dasar,” kata seorang warga Maungdaw yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamana.

“Jika mereka memaksa kami pergi, kami tidak punya tempat untuk bermigrasi.”

Anggota parlemen dari Asia Tenggara yang tergabung dalam kelompok Asian Parliamentarians for Human Rights (APHR) bulan lalu menyerukan PBB, ASEAN dan komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna mencegah pembunuhan massal terhadap warga Rohingya yang dikepung di Rakhine.

“Komunitas internasional harus bertindak cepat untuk mencegah hilangnya nyawa dan potensi genosida,” kata Ketua Parlemen APHR dan anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mercy Chriesty Barends, dikutip dari keterangan tertulis.

Pada 2019, Gambia menyeret Myanmar ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan melanggar Konvensi Genosida. Kemudian pada Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah sementara yang memerintahkan Myanmar untuk mencegah semua tindakan genosida terhadap Rohingya. 

Pilihan Editor: Ribuan Rohingya Dikhawatirkan Terjebak dalam Pertempuran Myanmar Barat

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pameran Food Ingredients Asia Indonesia 2024 Usung Pangan Sehat dan Berkelanjutan, Diikuti 700 Brand dari 38 Negara

44 menit lalu

Pameran dan pertemuan terbesar Food Ingredients Asia di Jakarta International Expo (JiExpo), Jakarta, Rabu 15 Oktober 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Pameran Food Ingredients Asia Indonesia 2024 Usung Pangan Sehat dan Berkelanjutan, Diikuti 700 Brand dari 38 Negara

Pameran bahan baku makanan atau Fi Asia Indonesia akan berlangsung pada September mendatang. Menghadirkan 700 brand dari 38 negara


Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

2 jam lalu

Para delegasi menghadiri keputusan mengenai permintaan Afrika Selatan untuk memerintahkan penghentian serangan Israel di Rafah di Gaza sebagai bagian dari kasus yang lebih besar yang diajukan ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida, di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda 24 Mei 2024. REUTERS/Johanna Geron
Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

Kementerian Luar Negeri menila fatwa hukum ICJ tentang pendudukan Israel di Palestina bersejarah dan memenuhi harapan masyarakat internasional.


Kemlu: Indonesia akan Ajak Masyarakat Internasional Tindaklanjuti Fatwa Hukum ICJ

6 jam lalu

Ahli hukum Inggris Malcom Shaw dan penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel Tal Becker menyaksikan hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) mendengarkan permintaan tindakan darurat dari Afrika Selatan, yang meminta pengadilan memerintahkan Israel menghentikan aksi militernya di Gaza dan menghentikan tindakan genosida yang dilakukan terhadap warga Palestina selama perang dengan Hamas di Gaza, di Den Haag, Belanda, 11 Januari 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen
Kemlu: Indonesia akan Ajak Masyarakat Internasional Tindaklanjuti Fatwa Hukum ICJ

Indonesia bakal mengajak komunitas internasional menindaklanjuti fatwa hukum ICJ tentang Israel di Palestina.


Indonesia Dukung Mahkamah Internasional, Israel Harus Akhiri Pendudukan di Palestina

15 jam lalu

Seorang pria mengibarkan bendera Palestina ketika orang-orang melakukan protes pada hari sidang publik yang diadakan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memungkinkan para pihak memberikan pandangan mereka mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan yang tidak mengikat. pendapat hukum, di Den Haag, Belanda, 21 Februari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Indonesia Dukung Mahkamah Internasional, Israel Harus Akhiri Pendudukan di Palestina

Indonesia menyebut Mahkamah Internasional telah menetapkan keputusan yang dinanti dunia internasional.


Erdogan: Israel Harus Dihukum agar Tak Ada Lagi yang Lakukan Kekejaman Serupa

17 jam lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berbicara saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis (tidak terlihat) di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki, 13 Mei 2024. REUTERS/Umit Bektas
Erdogan: Israel Harus Dihukum agar Tak Ada Lagi yang Lakukan Kekejaman Serupa

Erdogan menyerukan AS untuk menekan Israel dan menarik dukungannya kepada Perdana Menteri "pembunuh" Benjamin Netanyahu.


Reaksi Dunia atas Putusan ICJ terhadap Pendudukan Israel

1 hari lalu

Suasana siaran langsung yang ditayangkan di jalan ketika para demonstran pro-Palestina melakukan protes di dekat Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari para hakim mendengarkan permintaan tindakan darurat untuk memerintahkan Israel menghentikan aksi militernya di Gaza, di Den Haag, Belanda 11 Januari 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen
Reaksi Dunia atas Putusan ICJ terhadap Pendudukan Israel

Beberapa negara menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menekan Israel setelah opini "titik balik" dari ICJ.


Sejarah Kekerasan di Bangladesh, Negeri yang Lahir dari Perang

1 hari lalu

Para pengunjuk rasa melindungi diri mereka dengan lembaran logam selama konflik dengan Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) dan polisi di luar Bangladesh Television milik negara ketika kekerasan meletus di seluruh negeri setelah protes anti-kuota oleh mahasiswa, di Dhaka, Bangladesh, 19 Juli 2024 .REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Sejarah Kekerasan di Bangladesh, Negeri yang Lahir dari Perang

Protes mematikan ribuan mahasiswa di Bangladesh terhadap kuota dalam pekerjaan pegawai negeri membawa fokus pada sejarah kekerasan di negara ini.


Inilah Alasan Mahkamah Internasional Memutuskan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal

1 hari lalu

Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Jumat memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militernya di Rafah, dengan segera.
Inilah Alasan Mahkamah Internasional Memutuskan Pendudukan Israel di Palestina Ilegal

Mahkamah Internasional mengatakan kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan bentuk aneksasi.


Opini ICJ: Pendudukan Israel di Tepi Barat Ilegal, Apa Dampaknya?

1 hari lalu

Hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Opini ICJ: Pendudukan Israel di Tepi Barat Ilegal, Apa Dampaknya?

Opini ICJ mengenai pendudukan Israel memiliki dampak politik yang sangat besar.


Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

1 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

Beberapa hari belakangan, Bangladesh menjadi sorotan dunia karena aksi demonstrasi besar-besaran