Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Luar Negeri Menggelar Pertemuan Emerging Development Partners

Reporter

image-gnews
Pertemuan Emerging Development Partners (EDP) di Bali pada 11 Juni 2024 yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI. Pertemuan dihadiri 38 peserta dari 9 negara emerging donor termasuk Indonesia dan 3 organisasi internasional. sumber: dokumen Kemlu
Pertemuan Emerging Development Partners (EDP) di Bali pada 11 Juni 2024 yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI. Pertemuan dihadiri 38 peserta dari 9 negara emerging donor termasuk Indonesia dan 3 organisasi internasional. sumber: dokumen Kemlu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Dirjen IDP) Kementerian Luar Negeri RI Siti Nugraha Mauludiah dengan Vice President of Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) Turki Rahman Nurdun memimpin pertemuan Emerging Development Partners (EDP) di Bali pada Selasa, 11 Juni 2024, yang dihadiri 38 peserta dari 9 negara emerging donor dan 3 organisasi internasional.

Pertemuan yang diinisiasi Indonesia ini merupakan pertemuan pertama diantara negara emerging donor, dan dilatarbelakangi tren meningkatnya peran aktif negara-negara berkembang dalam kerjasama pembangunan internasional selama 2 dekade terakhir. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat posisi negara-negara Global South.  

Mauludiah menekankan inisiatif pembentukan forum negara-negara emerging donor menjadi krusial untuk menghadapi tantangan bersama dan memperkokoh posisi negara-negara emerging donors dalam fora internasional yang lebih impactful. Pertemuan EDP juga menekankan pentingnya kolaborasi antar negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 

Sementara itu, Bambang Brodjonegoro Menteri mantan PPN/Kepala Bappenas (Periode 2016-2018) dan Guru Besar FEB UI, dalam kesempatan itu menyampaikan pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging donor saat ini turut  mempengaruhi agenda pembangunan global. Untuk itu, negara-negara emerging donor perlu berkolaborasi khususnya dalam pencapaian SDGs dengan prioritas pada isu-isu poverty alleviation, inequality, dan  isu perubahan iklim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada pembahasan Sesi I dan II tentang Repositioning EDP's Roles in Multilateral Fora, dan tentang Exploring Innovative Joint Initiatives  among EDPs, disampaikan paparan oleh Carlos M. Correa Executive Director for the South Centre, dan Adnan H. Aliani Director of Strategy and Programme Management Division of UNESCAP, selaku Lead Discussant. Dalam kedua sesi tersebut, didiskusikan berbagai inovasi yang dapat ditingkatkan untuk memperkuat posisi emerging development partners dalam pembangunan global. Selain itu, juga dibahas upaya meningkatkan kerja sama dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki masing-masing negara.

Para delegasi pertemuan EDP mengharapkan EDP dapat menjadi platform tahunan yang memperkuat kolaborasi dan kemitraan di antara negara-negara emerging donor, serta meningkatkan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kancah global. Pertemuan EDP ini diselenggarakan bersama dengan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Pilihan editor: Mantan Jubir Kementerian Luar Negeri Cina Jadi Duta Besar untuk Kamboja

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Beri Pendampingan Hukum terhadap Ketua DPRD Rembang

2 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Beri Pendampingan Hukum terhadap Ketua DPRD Rembang

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan ada lima WNI yang ditangkap atas dugaan pelanggaraan keimigrasian terkait haji.


Indonesia Mengecam Serangan Rusia terhadap Rumah Sakit Anak di Ukraina

2 hari lalu

Pemandangan menunjukkan bangsal rumah sakit bersalin rusak akibat serangan rudal Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Dnipro, Ukraina 29 Desember 2023. REUTERS/Vitaliy Hnidyi
Indonesia Mengecam Serangan Rusia terhadap Rumah Sakit Anak di Ukraina

Kementerian Luar Negeri RI mengecam serangan terbaru Rusia terhadap fasilitas sipil Ukraina, termasuk rumah sakit anak-anak terbesar di negara itu.


TikTok Berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia Berdayakan UMKM

3 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir hadir sesaat di live sale produk parfum lokal yang berlangsung saat peluncuran Creator House di kantor Pos Kota Tua, Jakarta, Rabu 10 Juli 2024. Creator House merupakan kolaborasi TikTok Indonesia dan PT Pos Indonesia dengan menyediakan sejumlah fasilitas bebas biaya yang dapat digunakan oleh kreator di TikTok untuk membuat konten dan mempromosikan produk lokal melalui UMKM corner. TEMPO/Tony Hartawan
TikTok Berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia Berdayakan UMKM

TikTok Indonesia dan PT Pos Indonesia meluncurkan TikTok PosAja Creator House untuk mendukung UMKM.


Iran Tegaskan Saluran Diplomatik dengan Amerika Serikat Terbuka

5 hari lalu

Kandidat presiden Iran Masoud Pezeshkian melambai ke arah kerumunan saat pemilihan presiden putaran kedua antara dia dan Saeed Jalili, di Teheran, Iran, 5 Juli 2024. Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Iran Tegaskan Saluran Diplomatik dengan Amerika Serikat Terbuka

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan saluran diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat tetap terbuka.


Indonesia Mengutuk Serangan Terbaru Israel di Sekolah UNRWA yang Tewaskan 16 Orang

6 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Indonesia Mengutuk Serangan Terbaru Israel di Sekolah UNRWA yang Tewaskan 16 Orang

Kementerian Luar Negeri RI mempertanyakan DK PBB dan sekutu-sekutu Israel yang tidak mengambil tindakan tegas terhadap serangan ke sekolah UNRWA


Kementerian Luar Negeri: Korban Tindakan Asusila Ketua KPU Bukan Diplomat

9 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri: Korban Tindakan Asusila Ketua KPU Bukan Diplomat

Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan korban tindakan asusila Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bukan diplomat Indonesia.


Kemlu Ungkap Kendala Pemulangan WNI Korban Penipuan di Myanmar

9 hari lalu

Judha Nugraha, Direktur perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri. antaranews.com
Kemlu Ungkap Kendala Pemulangan WNI Korban Penipuan di Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengungkap kendala pemulangan WNI korban penipuan yang kini berada di Myawaddy Myanmar.


Pertemuan Anwar Ibrahim dan Retno Marsudi Bahas Gaza hingga Tenaga Kerja Indonesia

11 hari lalu

Bekas Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang juga ketua umum Partai Keadilan Rakyat, keluar dari RS Rehabilitasi di Cheras Kuala Lumpur. Malaysia Kini
Pertemuan Anwar Ibrahim dan Retno Marsudi Bahas Gaza hingga Tenaga Kerja Indonesia

Dalam rapat dengan Retno Marsudi, Anwar Ibrahim membahas soal perang Gaza dan TKI


Retno Marsudi Hadiri Pertemuan Doha III untuk Membantu Rakyat Afghanistan Keluar dari Krisis

12 hari lalu

Polisi Afganistan menghancurkan ladang opium dalam kampanye melawan narkotika di provinsi Jalalabad, Afghanistan, 4 April 2017. REUTERS/Parwi
Retno Marsudi Hadiri Pertemuan Doha III untuk Membantu Rakyat Afghanistan Keluar dari Krisis

Retno Marsudi menghadiri pertemuan Doha III yang juga dihadiri perwakilan Taliban dari Afghanistan.


Sulit Selamatkan WNI yang Terancam Hukuman Mati Karena RI juga Terapkan Hukuman yang Sama

13 hari lalu

Ilustrasi hukuman mati. abc.net.au, trbimg.com
Sulit Selamatkan WNI yang Terancam Hukuman Mati Karena RI juga Terapkan Hukuman yang Sama

Imparsial menilai tak mudah bagi pemerintah selamatkan WNI yang terancam hukuman mati karena juga masih menerapkan hukuman yang sama.