TEMPO.CO, Jakarta - Pada 20 Mei 2002, Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia dan mendeklarasikan kemerdekaan dari penjajahan Portugal sebagai Timor Leste.
Di balik kemerdekaan negara di timur Indonesia ini, banyak peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah adanya referendum. Referendum Timor Timur merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia dan Timor Timur. Berawal dari krisis moneter 1997 yang mengguncang Indonesia, situasi ini memicu desakan reformasi dari berbagai kalangan.
Pada 1974, Revolusi Bunga di Portugal menyebabkan negara itu menarik diri dari semua koloni termasuk Timor Timur. Dua partai besar di Timor Timur, Fretilin dan UDT, mencoba membentuk koalisi tetapi gagal, yang berujung pada deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Fretilin pada 28 November 1975.
Disadur dari The Guardian, Referendum Timor Timur yang digelar pada 1999 merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Timor Timur untuk merdeka dari pendudukan Indonesia. Sejak integrasi dengan Indonesia pada 1976, Timor Timur mengalami masa-masa sulit di bawah kekuasaan militer Indonesia.
PBB dan masyarakat internasional mendesak dilakukannya referendum sebagai jalan untuk menentukan nasib sendiri setelah lebih dari dua dekade pendudukan.
Referendum Timor Timur
Pada 1998, krisis moneter Asia dan protes pro-demokrasi di Indonesia mengakhiri rezim Soeharto. Menurut salah satu artikel ilmiah dari Universitas Gadjah Mada, reformasi mencapai puncaknya dengan pergantian Presiden Soeharto ke BJ Habibie. Kabar tentang lengsernya Soeharto disambut gembira oleh rakyat Timor Timur.
Setelah naik jabatan, Habibie menghadapi tekanan internasional dan dari Portugal, mantan penjajah Timor Timur, untuk memungkinkan Timor Timur menentukan nasibnya sendiri. Pada 27 Januari 1999, Habibie mengajukan rencana referendum kepada Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan melalui surat resmi.
Pada 5 Mei 1999, PBB, Indonesia, dan Portugal menyepakati prosedur referendum. Kemudian pada 30 Agustus 1999, referendum dilaksanakan oleh UNAMET (United Nations Mission in East Timor). Rakyat Timor Timur diberikan dua opsi, yakni menerima otonomi khusus dalam Indonesia atau memilih merdeka. Hasilnya, 78,50 persen memilih merdeka dengan partisipasi 98,6 persen.
Setelah referendum Timor Timur berada di bawah otoritas PBB hingga 20 Mei 2002, ketika negara Timor Leste resmi dideklarasikan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tokoh perjuangan, Xanana Gusmao, terpilih sebagai presiden pertama.
Untuk menghormati peran B.J. Habibie dalam proses ini, pemerintah Timor Leste meresmikan Jembatan BJ Habibie dekat Dili pada 29 Agustus 2019. Referendum Timor Timur menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, serta bagaimana perubahan politik dapat menentukan nasib suatu bangsa.
Pilihan Editor: Mengingat Kembali Referendum Timor Timur 1999 dan Peran Misi PBB UNAMET
