TEMPO.CO, Jakarta - Warga Korea Selatan menuju tempat pemungutan suara pada Rabu untuk memilih siapa yang akan duduk di parlemen negara itu yang beranggotakan 300 orang. Ini menjadi sebuah ujian politik besar terhadap Presiden konservatif Yoon Suk yeol.
Yoon terpilih sebagai pemimpin dua tahun lalu dengan selisih kemenangan paling tipis dalam pemilihan presiden mana pun. Ia mengalahkan Lee Jae myung dari Partai Demokrat dengan selisih 0,73 persen.
Peringkat dukungan terhadap dirinya tetap rendah di tengah aksi mogok dokter, kenaikan harga pangan, dan tuduhan korupsi, yang dapat menimbulkan masalah bagi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpinnya.
Namun oposisi Partai Demokrat tidak begitu populer, dan pemimpinnya Lee menghadapi tuduhan korupsi.
Majelis Nasional, sebutan untuk parlemen, saat ini dikendalikan oleh Partai Demokrat, dan siapa pun yang memenangkan pemilu pada 10 April akan memiliki posisi untuk menentukan arah politik dalam negeri selama masa jabatan empat tahun berikutnya.
Pemilu ini terjadi ketika Yoon mengalami bulan-bulan dengan peringkat dukungan yang rendah, dan dapat dilihat sebagai “penilaian setengah masa jabatan” terhadap pemerintahannya, menurut Stimson Center yang berbasis di Amerika Serikat.
Jika kinerja PPP buruk atau tidak mampu meraih mayoritas di parlemen, maka presiden Yoon kemungkinan besar akan kehilangan momentum dalam tiga tahun terakhir masa jabatannya. Presiden Korea Selatan hanya menjabat satu kali masa jabatan.
“Dengan parlemen yang dipimpin oposisi, sulit untuk mendorong atau mencapai kebijakan selama dua tahun terakhir. Tanpa perubahan selama sisa masa jabatannya, akan sangat sulit menjalankan tugasnya,” kata Lee Jun-han, profesor ilmu politik di Universitas Nasional Incheon.
Apa pun hasilnya, pemilu ini sepertinya tidak akan banyak berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara tersebut.
Yoon berupaya memperdalam hubungan politik dan militernya dengan Jepang dan Amerika Serikat di tengah perbincangan sengit dari Pyongyang, yang selama ini menguji persenjataan baru dan mengembangkan hubungan lebih dekat dengan Rusia.
PPP dan Partai Demokrat (DP) telah mendominasi politik Korea Selatan selama bertahun-tahun. Pada Maret 2024, Majelis Nasional mempunyai 297 anggota dari total 300 kursi. DP memegang kursi terbanyak dengan 160 kursi, disusul PPP dengan 113 kursi.
Ada juga sejumlah partai kecil, beberapa di antaranya dibentuk oleh faksi-faksi yang memisahkan diri dari partai-partai mapan.
Lebih dari 20 persen pemilih mengatakan mereka akan memilih partai Reformasi Korea yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan mantan menteri kehakiman Cho Kuk melalui pemungutan suara perwakilan proporsional, menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 29 Maret.
Hal ini dapat memberi partai tersebut 10 hingga 15 kursi, dan mungkin membuat mereka menjadi raja di parlemen baru.
