Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

Reporter

image-gnews
Seorang wanita keluar dari tempat pemungutan suara di tempat pemungutan suara saat pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon
Seorang wanita keluar dari tempat pemungutan suara di tempat pemungutan suara saat pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon
Iklan

Korupsi Jadi Masalah Besar

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan istrinya Kim Keon Hee berjalan saat upacara di Amsterdam, Belanda 12 Desember 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Foto

Yoon berada di bawah tekanan atas apa yang disebut “skandal tas Dior” setelah rekaman muncul pada November lalu yang menunjukkan istrinya, Kim Keon Hee menerima tas tangan desainer seharga US$2.200.

Yoon menganggap video tersebut sebagai “skema politik”. Namun, pemberian semacam itu melanggar hukum Korea Selatan yang melarang pejabat publik dan pasangannya menerima hadiah yang bernilai lebih dari US$750.

Istrinya juga menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Agung Korea Selatan pada November lalu menetapkan hukuman satu tahun penjara terhadap orang tuanya. Ibu mertua presiden didakwa memalsukan dokumen keuangan yang digunakan dalam perjanjian pembelian tanah.

Yoon juga menghadapi kecaman atas keputusannya menunjuk mantan menteri pertahanan Lee Jong-sup sebagai duta besar negaranya untuk Australia saat ia sedang diselidiki atas tuduhan korupsi. Lee mengundurkan diri pada 29 Maret kurang dari sebulan setelah terjadi protes, tidak hanya di kalangan oposisi tetapi juga di dalam PPP.

Partai Demokrat juga mempunyai perjuangan tersendiri dalam memberantas korupsi. Pemimpin Lee menghadapi persidangan atas tuduhan termasuk penyuapan.

Cho juga punya skandal.

Sebagai bintang politik yang sedang naik daun pada masa pemerintahan pendahulu Yoon dari Partai Demokrat, Moon Jae-in, ia menghadapi serangkaian skandal yang merusak citra reformisnya dan secara tajam memecah belah bangsa.

Pada Februari, pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepadanya karena memalsukan dokumen untuk penerimaan universitas anak-anaknya, dan dia mengajukan banding terakhir.

Korea Utara

Terlepas dari semua uji coba senjata dan langkah-langkah untuk mengakhiri segala bentuk kerja sama dengan Korea Selatan, sebagian besar pemilih sudah terbiasa dengan keributan dari seberang perbatasan.

“Perasaan masyarakat luas terhadap Korea Utara adalah rasa kasihan, bukan ketakutan,” kata konsultan politik Bae Kang-hun, sambil mencatat bahwa perekonomian Korea Selatan sekitar 40 kali lebih besar dibandingkan Korea Utara.

Meskipun ada kesenjangan politik yang mencolok antara kelompok konservatif dan liberal, para ahli mengatakan antara 30 dan 40 persen pemilih masih ragu-ragu.

Sekalipun kaum konservatif dan liberal sering bertengkar soal isu-isu politik, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi hasil pemilu, kata Choi Jin, direktur Institut Kepemimpinan Kepresidenan yang berbasis di Seoul kepada kantor berita Associated Press. “Nasib pemilu ditentukan oleh kelompok moderat yang secara diam-diam memantau masalah penghidupan dan memutuskan siapa yang akan mereka pilih.”

Pilihan Editor: Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

AL JAZEERA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi

4 jam lalu

Reaksi seorang pelayat saat memegang jenazah seorang anak Palestina yang tewas dalam serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di rumah sakit Abu Yousef al-Najjar di Rafah, di Jalur Gaza selatan, 6 Mei 2024. Otoritas Palestina mengatakan bahwa lebih dari 15.000 anak terbunuh di Jalur Gaza sejak awal operasi militer Israel pada 7 Oktober 2023. REUTERS/Mohammed Salem
20 Dokter AS Terjebak di Gaza, Gedung Putih Klaim Upayakan Evakuasi

Gedung putih mengatakan pemerintah AS berupaya mengevakuasi sekelompok dokter AS yang terjebak di Gaza setelah Israel menutup perbatasan Rafah


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

5 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


Perkosa Bayi Berusia 5 Hari, Pria Brasil Dibekuk Polisi

6 jam lalu

Ilustrasi perkosaan. tehelka.com
Perkosa Bayi Berusia 5 Hari, Pria Brasil Dibekuk Polisi

Selain kasus bayi diperkosa, pria Brasil ini juga sedang menghadapi penyelidikan atas percobaan pemerkosaan terhadap seorang remaja


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

7 jam lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

10 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

18 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

21 jam lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

23 jam lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.