TEMPO.CO, Jakarta - Australia akan mempertimbangkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara, kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong saat berbicara di Australian National University pada Selasa, 9 April 2024. Pernyataan ini datang setelah Otoritas Nasional Palestina (PA) kembali meminta PBB untuk meninjau kembali permohonan mereka untuk menjadi anggota penuh di PBB.
“Kegagalan pendekatan semua pihak selama beberapa dekade – serta penolakan pemerintah Netanyahu untuk terlibat dalam masalah negara Palestina – telah menyebabkan frustrasi yang meluas,” katanya pada Selasa malam, merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dalam pidatonya, Wong mendukung komentar Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron yang mengatakan bahwa mengakui negara Palestina, termasuk di PBB, akan membuat solusi dua negara tidak dapat diubah. Solusi tersebut telah lama menjadi dasar bagi upaya perdamaian internasional untuk menyelesaikan konflik panjang Israel-Palestina. Implementasi solusi dua negara akan melibatkan pembentukan Negara Palestina yang merdeka, berdampingan dengan Negara Israel.
Pertama diusulkan pada 1937 ketika Palestina berada di bawah mandate Inggris, proses menuju solusi dua negara telah terhambat selama satu dekade, bahkan sebelum pertempuran pecah antara Israel dan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023. Wong mengatakan komunitas internasional sedang membahas pembentukan negara Palestina “sebagai cara membangun momentum menuju solusi dua negara”.
“Solusi dua negara adalah satu-satunya harapan untuk memutus siklus kekerasan yang tiada akhir,” katanya.
Selain Australia, Spanyol merupakan salah satu negara Barat yang gencar mendorong pengakuan negara Palestina dan menjadi pendukung utama langkah tersebut di Uni Eropa. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez akan bertemu dengan beberapa rekannya di Uni Eropa selama pekan depan untuk mencoba menggalang dukungan bagi pengakuan negara Palestina, kata pemerintah pada Selasa.
Palestina bercita-cita memiliki negara merdeka di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur – keduanya diduduki Israel sejak Perang Timur Tengah tahun 1967 – dan Gaza. Wong menolak argumen solusi dua negara dapat mendorong Hamas dan para pendukungnya untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap warga sipil Israel. Dia mengatakan keamanan Israel justru bergantung pada solusi dua negara.
“Selalu ada orang-orang yang mengklaim bahwa pengakuan (Palestina) memberi imbalan kepada musuh. Ini salah,” katanya. “Tidak ada keamanan jangka panjang bagi Israel kecuali negara-negara di kawasannya mengakuinya.”
Israel pada Minggu, 7 April 2024, meresmikan penolakannya terhadap apa yang disebutnya “pengakuan sepihak” atas negara Palestina, dan mengatakan perjanjian semacam itu harus dicapai melalui perundingan langsung.
Otoritas Palestina pekan lalu secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali permohonan mereka pada 2011 untuk menjadi anggota penuh PBB, yang saat itu tidak pernah membuahkan hasil. Presiden Dewan Keamanan PBB telah merujuk permohonan terbaru itu ke komite penerimaan pada Senin, 8 April.2024. Palestina saat ini adalah negara pengamat non-anggota di PBB, yang statusnya sama dengan Vatikan.
REUTERS | ABC NEWS
Pilihan editor: H-1 Lebaran, 415.451 Kendaraan Melintasi Tol Trans Sumatera
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
