Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini secara diam-diam memberikan persetujuan jual-beli bom dan jet-jet tempur ke Israel. Perang Gaza telah menimbulkan kerusakan infrastruktur hebat, warga Gaza kehilangan tempat tinggal dan kematian warga sipil di penjuru Jalur Gaza.
Tel Aviv berjanji akan menyerang Kota Rafah di selatan Gaza, di mana di sana berlindung sekitar 1.5 juta warga Gaza karena telah kehilangan tempat tinggal. Padahal, Negeri Bintang Daud sudah diperingati terhadap bencana kemanusiaan jika sampai menyerang Rafah.
Sumber di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan pada surat kabar Washington Post bahwa pada pekan ini Biden sudah menyetujui pejualan bom 1,800 MK84 2,000 pound dan 500 MK82 500-pound bomb. Sedangkan pada akhir pekan lalu Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui transfer 25 unit jet tempur F-35A dan sejumlah mesin tempur. Jet tempur dan mesin-mesinnya diperkirakan seharga USD2.5 miliar (Rp 39 triliun)
Transaksi jual-beli senjata itu tidak disampaikan ke publik. Bukan hanya itu, tidak ada pula pengumuman yang diunggah pada website bidang kerja sama Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, dimana biasanya segala transaksi yang dibuat, diumumkan.
Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam beberapa pekan terakhir semakin sering silang pendapat. Terbaru karena Amerika Serikat tak mau menjatuhkan veto pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata secepatnya di Gaza. Keputusan untuk secara diam-diam memberi izin jual-beli senjata ke Israel dilakukan di tengah derasnya tuntutan politikus Partai Demokrat yang mendesak Presiden Biden agar izin jual-beli senjata ditukar dengan menghapus segala rintangan pada masuknya bantuan kemanusiaan dari dunia internasional ke Gaza.
Dua pekan lalu, separuh dari anggota Senat dari Partai Demokrat mengirim sepucuk surat ke Presiden Biden yang mendesaknya agar menghentikan sementara penjualan senjata ke Israel karena melanggar undang-undang 1961 yang melarang penjualan senjata ke negara yang menghalang-halangi pengiriman bantuan kemanusiaan dari Negeri Abang Sam.
“Washington tidak seharusnya memberikan bantuan militer ke negara yang mengintervensi bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat,” demikian bunyi surat bersama anggota Senat Bernie Sanders, Chris Van Hollen, Jeff Merkley, Mazie Hirono, Peter Welch, Tina Smith, Elizabeth Warren dan Ben Ray Lujan.
Sumber: middleeastmonitor.com
Pilihan editor: Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
