TEMPO.CO, Jakarta - Resolusi gencatan senjata yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada Senin, 25 Maret 2024 menuai reaksi keras dari Israel. Resolusi yang disahkan setelah hampir enam bulan perang antara Israel dan Hamas pecah di Gaza itu menyerukan gencatan senjata segera selama bulan suci Ramadan, yang akan berakhir pada 9 April.
Sebanyak 14 anggota DK PBB menyetujui resolusi gencatan senjata. Sedangkan Amerika Serikat memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut. Meskipun banyak pemimpin dunia menyambut baik resolusi ini, Israel menolak keras kesepakatan tersebut.
Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat semua negara anggota PBB.
"Negara Israel tidak akan gencatan senjata. Kami akan menghancurkan Hamas, dan akan terus berperang sampai seluruh sandera kembali ke rumah," kata Katz dalam pernyataan di akun X miliknya.
Selain itu, sikap abstain AS dalam pemungutan suara juga disebut membuat marah Israel.
Akibatnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan rencana kunjungan delegasi Israel ke Washington. Kunjungan tersebut diminta oleh AS untuk membahas kekhawatiran atas usulan invasi Israel ke Rafah, sebuah kota padat di bagian selatan Gaza.
Netanyahu menuduh AS melakukan “kemunduran yang jelas dari posisi konsisten AS”, dengan membiarkan pemungutan suara disahkan tanpa mengkondisikan gencatan senjata atas pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.
Netanyahu menilai sikap abstain AS akan merugikan upaya perang Israel dan upaya untuk membebaskan sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Pada saat yang sama, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyatakan bahwa resolusi tersebut gagal menuntut gencatan senjata dengan syarat pembebasan tawanan di Gaza. Ia juga menyatakan resolusi tersebut merusak upaya untuk memastikan pembebasan tawanan.
“Ini merugikan upaya-upaya ini karena memberikan harapan kepada teroris Hamas untuk mendapatkan gencatan senjata tanpa membebaskan para sandera. Semua anggota dewan… seharusnya memberikan suara menentang resolusi yang tidak tahu malu ini,” katanya.
Di sisi lain, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby dan duta besar Amerika untuk PBB menjelaskan, alasan AS memilih untuk abstain karena resolusi tersebut tidak mengutuk Hamas.
Para pejabat AS memilih untuk abstain dibandingkan memveto usulan tersebut “karena usulan tersebut mencerminkan pandangan kami bahwa gencatan senjata dan pembebasan sandera harus dilakukan secara bersamaan,” kata Kirby.
Sejak dimulainya perang, Dewan Keamanan telah mengeluarkan dua resolusi terkait memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, namun tidak satupun dari resolusi tersebut meminta gencatan senjata.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 32.300 warga Palestina di Gaza telah tewas dalam pertempuran tersebut. Sekitar dua pertiga dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.
Gaza juga menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat parah. Sebuah laporan internasional mengenai kelaparan memperingatkan minggu lalu bahwa "kelaparan akan segera terjadi" di bagian utara Gaza dan eskalasi konflik dapat mendorong setengah dari total 2,3 juta penduduk wilayah tersebut menuju ke ambang kelaparan.
PILIHAN EDITOR: Hamas Siap Tukar Sandera Israel Usai DK PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata
RIZKI DEWI AYU | ANADOLU | AL JAZEERA
