TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengutuk upaya Rusia untuk menyelenggarakan pemilihan presiden di wilayah pendudukan Ukraina, kata juru bicara PBB pada Jumat.
Guterres mengingatkan bahwa upaya aneksasi ilegal wilayah Ukraina tidak sah menurut hukum internasional, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berkomitmen teguh terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batasnya yang diakui secara internasional, sesuai dengan resolusi Majelis Umum yang relevan,” kata Dujarric.
Pernyataan senada dilontarkan kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo.
"Prinsip penghormatan terhadap integritas teritorial dan independensi politik suatu negara merupakan landasan keamanan kolektif kita," kata DiCarlo dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang Ukraina.
Orang-orang memberikan suara di tempat pemungutan suara selama pemilihan presiden Rusia, di Vidnoye, Wilayah Moskow, Rusia 15 Maret 2024. REUTERS/Maxim Shemetov
"Setiap aneksasi wilayah suatu negara oleh negara lain akibat ancaman atau penggunaan kekerasan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional," ujar DiCarlo.
Menggambarkan pemilu Rusia yang dimulai pada 15-17 Maret 2024 sebagai hal yang "tidak dapat diterima," DiCarlo mengatakan bahwa Moskow harus menegakkan hukum Ukraina di wilayah pendudukan.
"Saat perang ini sudah memasuki tahun ketiga, perdamaian masih belum tercapai," tambah dia.
Rusia akan menggelar pemilu presiden pada 15-17 Maret, yakni pemilihan presiden pertama yang berlangsung selama tiga hari dalam sejarah negara itu, di mana Presiden Vladimir Putin akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima.
Perang antara Rusia-Ukraina, yang memasuki tahun ketiga pada akhir Februari, telah menewaskan sedikitnya 10.500 warga sipil dan melukai lebih dari 19.800 orang lainnya, menurut perhitungan PBB.
Pilihan Editor: Aktivis Anti-Perang Duntsova Tantang Putin dalam Pilpres Rusia
REUTERS | ANADOLU