Sekjen PBB Serukan Gencatan Senjata di Sudan sebelum Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata di Sudan sebelum bulan suci Ramadan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 7 Maret 2024. Seruan itu datang sebulan sebelum peringatan satu tahun sejak pecahnya pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

 
Guterres mengatakan ada risiko serius konflik di Sudan yang dapat memicu ketidakstabilan regional yang “sangat besar”, mulai dari Sahel hingga Tanduk Afrika dan Laut Merah.
 

“Hanya dalam hitungan hari, bulan suci Ramadan akan dimulai. Jadi, hari ini dihadapan majelis, saya mengajukan permohonan. Saya menyerukan kepada semua pihak di Sudan agar menghormati nilai-nilai Ramadan dengan menghormati penghentian permusuhan di bulan Ramadan,” ujarnya.

 
Penghentian permusuhan tersebut harus mengarah pada penghentian penggunaan senjata secara definitif di seluruh negeri, katanya, dan menetapkan jalan tegas menuju perdamaian abadi bagi rakyat Sudan. 

 
“Nilai-nilai Ramadan harus diutamakan. Sekaranglah waktunya untuk meletakkan senjata,” ucap Guterres. Bulan suci Ramadan tahun ini diperkirakan akan jatuh pada 12 Maret.

 
Perang antara dua kubu militer yang bersaing di Sudan, SAF dan RSF, kini telah memasuki bulan ke-11. Pertempuran itu tidak hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga telah menciptakan krisis pengungsi internal yang besar.

 
Separuh populasi Sudan atau sekitar 25 juta orang, membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa. Menurut angka yang dibacakan oleh Guterres di hadapan Dewan Keamanan PBB, lebih dari 14 ribu orang terbunuh dalam konflik,

 
Sudan kini menjadi pusat krisis pengungsi internal terbesar di dunia, dengan 6,3 juta orang mencari perlindungan di negara tersebut sejak awal konflik. Sebanyak 1,7 juta orang lainnya, mengungsi ke negara-negara tetangga Sudan.

 
Konflik tersebut juga telah menghancurkan infrastruktur sipil dan menghentikan layanan dasar. Lebih dari 70 persen fasilitas kesehatan di wilayah yang terkena dampak konflik sudah tidak berfungsi.

 
“Jutaan anak putus sekolah. Sistem air dan sanitasi sedang rusak. Penyakit semakin banyak. Kelaparan mengintai Sudan,” kata Guterres.
 

Sekitar 18 juta orang berada dalam kondisi rawan pangan di negara Afrika tersebut. PBB mengatakan telah menerima laporan mengenai anak-anak yang meninggal karena kekurangan gizi.

 
“PBB dan mitra kemanusiaan kami melakukan segala yang kami bisa untuk membendung penderitaan ini. Namun kami menghadapi tantangan besar dalam upaya kami menjangkau jutaan orang yang membutuhkan,” ujar Guterres.

 
Sekjen PBB itu menyambut baik keputusan pemerintah Sudan baru-baru ini untuk memfasilitasi akses lintas jalur dari Sudan timur dan penggunaan tiga bandara untuk penerbangan bantuan kemanusiaan. Pemerintah juga telah mengizinkan penggunaan titik lintas batas ke wilayah yang dikendalikan oleh otoritas Sudan.
 

Perwakilan Sudan untuk PBB yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan pesan dari Presiden Dewan Kedaulatan Transisi Abdel-Fattah Al Burhan Abdelrahman, yang memuji seruan Guterres untuk penghentian permusuhan selama bulan Ramadhan. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana tindakan itu bisa diterapkan, sementara kubu RSF terus melakukan serangan terhadap warga sipil. 

 
“Semua pihak yang ingin melihat seruan tersebut diubah menjadi tindakan, dipersilakan jika mereka ingin menyajikan mekanisme implementasinya,” katanya, dikutip dari situs PBB.

 
Dewan Keamanan PBB sedang merundingkan draf resolusi rancangan Inggris yang menyerukan gencatan senjata di Sudan selama Ramadan. Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki mengatakan mereka berharap pemungutan suara untuk naskah tersebut dapat dilakukan pada Jumat, 8 Maret 2024.

 
Sejak perang meletus pada 15 April 2023, Dewan Keamanan PBB baru mengeluarkan tiga pernyataan pers yang mengutuk kekerasan tersebut dan menyatakan keprihatinannya. Dewan beranggotakan 15 negara itu, kemudian sepakat mengakhiri mandat Misi Bantuan Transisi Terpadu PBB di Sudan (UNITAMS) berdasarkan resolusi pada 1 Desember 2023. Keputusan tersebut diambil atas permintaan langsung Menteri Luar Negeri Sudan Ali Sadeq kepada Dewan Keamanan PBB pada November 2023 untuk menutup misi itu, yang kinerjanya disebut mengecewakan.
 

REUTERS

Pilihan editor: Amerika Serikat Ingin Bangun Pelabuhan Sementara di Gaza