Apa Saja Sanksi Baru yang Dijatuhkan Amerika Serikat ke Rusia?

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat (AS) mengumumkan penjatuhan lebih dari 500 sanksi baru terhadap Rusia pada Jumat 23 Februari 2024 waktu Washington DC atau Sabtu 24 Februari 2024. Sanksi-sanksi baru itu djatuhkan menjelang peringatan dua tahun dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina.

"Sanksi-sanksi ini akan menargetkan individu-individu yang terkait dengan pemenjaraan Navalny serta sektor keuangan, basis industri pertahanan, jaringan pengadaan, dan entitas Rusia yang menghindari sanksi di sejumlah benua," ujar Joe Biden  dikutip dari Antara.

Biden menyebut sanksi-sanksi itu juga diberlakukan sehubungan dengan kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny di sebuah penjara di wilayah Arktik di Rusia. Washington menyatakan bahwa pemerintah Rusia bertanggung jawab atas kejadian itu.

"Sanksi ini akan menargetkan individu-individu yang terkait dengan pemenjaraan Navalny serta sektor keuangan, basis industri pertahanan, jaringan pengadaan, dan entitas Rusia yang menghindari sanksi di sejumlah benua," katanya.

Diketahui, Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022. Perang tersebut telah mengakibatkan puluhan ribu orang terbunuh dan kota-kota hancur.

"Kita harus mempertahankan dukungan kita terhadap Ukraina bahkan ketika kita melemahkan mesin perang Rusia. Sangat penting bagi Kongres untuk ikut serta bersama sekutu kita di seluruh dunia dalam memberikan Ukraina sarana untuk mempertahankan diri," kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters.

Sederet Sanksi Baru

Di antara tindakan yang diambil, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Sistem Kartu Pembayaran Nasional milik negara, operator sistem pembayaran Mir. Kartu pembayaran Mir menjadi lebih penting sejak pesaing AS menghentikan operasinya di Rusia.

AS juga menargetkan lebih dari selusin bank, perusahaan investasi, dana modal ventura, dan perusahaan fintech Rusia. Selanjutnya, mereka juga menargetkan produksi dan ekspor energi Rusia di masa depan, dengan menargetkan proyek LNG 2 Arktik di Siberia. Pada November 2023, Washington menjatuhkan sanksi terhadap entitas besar yang terlibat dalam proyek besar tersebut.

Pada hari Jumat, 23 Februari 2024 Departemen Luar Negeri AS menargetkan perusahaan pembuat kapal Zvezda Rusia, yang dikatakan terlibat dalam pembangunan hingga 15 kapal tanker LNG khusus yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung ekspor LNG 2 Arktik.

AS juga menjatuhkan sanksi terhadap entitas yang berbasis di Tiongkok, Turki, Uni Emirat Arab, Kazakhstan, dan Liechtenstein karena menghindari sanksi Barat terhadap Rusia dan melakukan penimbunan kembali.

Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, Liu Pengyu, menyebut sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok sebagai “tindakan khas pemaksaan ekonomi, unilateralisme, dan intimidasi” yang dilakukan AS.

Washington semakin berupaya untuk menindak tindakan-tindakan yang dilakukan Rusia. Peter Harrell, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional, mengatakan tindakan tersebut mengirimkan pesan yang jelas bahwa AS siap mengambil tindakan terhadap pengelakan.

“Saya melihat ini sebagai langkah yang berharga namun bertahap sesuai dengan strategi yang telah mereka terapkan selama dua tahun terakhir,” katanya.

Pemerintahan Biden juga memberlakukan pembatasan perdagangan baru pada 93 entitas dari Rusia, Cina, Turki, Uni Emirat Arab, dan negara lain karena mendukung upaya perang Rusia di Ukraina.

Departemen Luar Negeri juga menargetkan tiga pejabat Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia yang dituduh terkait dengan kematian Navalny, termasuk wakil direkturnya yang dilaporkan menginstruksikan staf penjara untuk melakukan perlakuan lebih keras terhadap Navalny.

Navalny,  jatuh pingsan dan meninggal mendadak pekan lalu di koloni hukuman di atas Lingkaran Arktik, kata layanan penjara. Biden secara langsung menyalahkan Putin atas kematian Navalny.

Tindakan Amerika Serikat juga menargetkan orang-orang yang terlibat dalam apa yang disebut Departemen Luar Negeri sebagai pemindahan paksa atau deportasi anak-anak Ukraina.

ANTARA | REUTERS
Pilihan editor: PM Inggris Rishi Sunak Desak Barat Agar Lebih Berani Menyita Aset-aset Rusia