Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR AS Makzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Penggulingan Kedua dalam 250 Tahun

Reporter

image-gnews
Alejandro Mayorkas. REUTERS
Alejandro Mayorkas. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, yang dituduh gagal menjalankan tugasnya menjaga perbatasan AS-Meksiko di selatan negara tersebut.

Usulan yang diputuskan melalui pemungutan suara pada Selasa itu disetujui oleh 214 anggota DPR AS dan ditolak oleh 213 lainnya.

"Alejandro Mayorkas patut dimakzulkan dan Kongres AS memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukannya," kata Ketua DPR AS Mike Johnson dalam pernyataannya.

"Seperti pernyataan perang, pemakzulan juga bisa disebut sebagai wewenang paling besar yang dimiliki DPR AS," ujar politikus Partai Republik itu.

Meski demikian, kalangan pengkritik menyebut upaya pemakzulan di DPR AS tersebut terjadi meski tidak ditemukan bukti pelanggaran berat yang membuat Mayorkas patut dimakzulkan. Mereka juga menyebut upaya tersebut adalah murni tindakan politis.

Mayorkas menjadi anggota kabinet AS kedua yang dimakzulkan dalam 250 tahun sejarah negara tersebut. Satu-satunya menteri AS lain yang dimakzulkan DPR AS adalah Menteri Perang William Belknap pada 1876 akibat skandal suap.

Presiden Joe Biden mengecam anggota DPR AS dari Partai Republik yang mendukung pemakzulan tersebut sebagai "tindakan berat sebelah yang terang-terangan tidak konstitusional".

"Melepaskan solusi konkret ketika hal itu sangat rakyat butuhkan demi intrik politik semata bukanlah hal yang diharapkan rakyat AS terhadap pemimpinnya," kata Biden dalam pernyataannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kongres AS perlu bertindak untuk memberi saya, Menteri Mayorkas, dan pemerintahan saya perangkat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani situasi di perbatasan," tegasnya.

Setelah DPR AS gagal menyetujui kesepakatan untuk memperketat pengamanan perbatasan pekan lalu, Partai Demokrat menyebut rivalnya di DPR, Partai Republik, tidak punya keinginan memperbaiki keamanan perbatasan dan memanfaatkan isu itu hanya untuk kampanye politik.

Setelah Mayorkas dimakzulkan, proses selanjutnya dijalankan oleh Senat AS --yang dikuasai Demokrat. Senat akan mengadili tuduhan pemakzulan terhadap Mayorkas sebagai tindak lanjut hasil voting di DPR.

Meski demikian, sebagian besar senator tidak menunjukkan minat meneruskan proses tersebut. Pemimpin Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga berkata pemakzulan Mayorkas tersebut adalah tindakan "pura-pura".

Pilihan Editor: Joe Biden Pilih Pria Latin Pimpin Kementerian Keamanan Dalam Negeri

ANADOLU | AL JAZEERA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hentikan Sementara Pengiriman Senjata, Amerika Serikat Ingin Peringatkan Israel

6 jam lalu

Masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam dan Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis menggelar aksi stop the war on gaza untuk peringatan 100 hari genosida gaza pada Sabtu, 13 Januari 2024 di Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Bertepatan 115 hari agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina, massa menuntut genjatan senjata permanen. Dalam perang yang sudah berlangsung 3 bulan 5 hari tersebut, sebanyak 23.708 orang sipil Palestina meninggal dunia, lebih dari 60 ribu orang luka-luka. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hentikan Sementara Pengiriman Senjata, Amerika Serikat Ingin Peringatkan Israel

Sumber mengatakan langkah penghentian sementara senjata ke Israel adalah untuk memperingatkan Tel Aviv jangan menyerang Rafah


AS Hentikan Pengiriman 3.500 Bom ke Israel, Khawatir Serangan ke Rafah

7 jam lalu

Asap mengepul setelah serangan Israel ketika pasukan Israel melancarkan operasi darat dan udara di bagian timur Rafah, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 7 Mei 2024. Sejumlah tank Israel juga terlihat mengelilingi kota Rafah. REUTERS/Hatem Khaled
AS Hentikan Pengiriman 3.500 Bom ke Israel, Khawatir Serangan ke Rafah

Amerika Serikat menghentikan pengiriman senjata yaitu 3.500 bom ke Israel pekan lalu, khawatir digunakan di Rafah.


Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

10 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah menteri di kabinetnya menjadi 40 pos.


Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Sebut Israel akan Kembali Buka Penyeberangan Kerem Shalom dan Rafah

12 jam lalu

Truk bantuan mengantri dalam perjalanan ke Gaza, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di penyeberangan Kerem Shalom, di Israel, 22 Desember 2023. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang mendesak langkah-langkah untuk memungkinkan
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Sebut Israel akan Kembali Buka Penyeberangan Kerem Shalom dan Rafah

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat meyakinkan Israel akan kembali membuka penyeberangan Kerem Shalom dan Rafah.


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

15 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?


Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

16 jam lalu

Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

Dalam Kajian Pusat Studi Konstitusi Unand, Feri Amsari menyatakan Indonesia hanya membutuhkan 26 menteri.


Eko Patrio Diusulkan Menjadi Menteri oleh PAN, Tanggapan Gibran hingga Rekam Jejak

16 jam lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Eko Patrio Diusulkan Menjadi Menteri oleh PAN, Tanggapan Gibran hingga Rekam Jejak

PAN sedang menyiapkan komedian Eko Patrio untuk mendapat posisi menteri dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto


Penambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran

17 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran

Sudah ada aturan yang mengatur bahwa maksimal jumlah yang ditetapkan ialah 34 menteri dan kementerian.


Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

19 jam lalu

Anggota delegasi Jusuf Kalla (JK), Hamid Awaludin, mengatakan bahwa Hamas meminta wakil presiden ke-10 dan 12 Indonesia tersebut untuk memediasi upaya mengakhiri konflik di Palestina. Dok.Delegasi Jusuf Kalla
Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah


Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

1 hari lalu

Polisi menangkap aktivis pro-Palestina yang menggelar aksi di dekat lokasi Met Gala, pada 6 Mei 2024. REUTERS
Polisi New York Tangkap Demonstran Pro-Palestina di Dekat Acara Met Gala

Pengunjuk rasa pro-Palestina mengadakan protes di sekitar acara mode bergengsi Met Gala di Museum Seni Metropolitan, New York.