TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi organisasi hak asasi manusia Palestina menyerukan Sekretaris Jenderal PBB (Sekjen PBB) untuk menyelidiki Penasihat Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pelapor Khusus PBB) untuk Pencegahan Genosida Alice Wairimu Nderitu yang dianggap gagal mengatasi serangan Israel yang berlangsung di Gaza.
Mereka menyampaikan permintaan itu dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu, 7 Februari 2024.
Mereka menganggap Wairimu gagal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai potensi genosida yang dilakukan Israel di Gaza, mengakui keputusan pengadilan PBB tentang risiko genosida di Gaza dan menanggapi ajakan dialog dengan organisasi-organisasi HAM Palestina.
“Kegagalan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai ketidakberpihakan Nderitu dalam menjalankan perannya sebagai Penasihat Khusus, serta kemampuannya untuk melawan tekanan politik eksternal, bias, atau potensi sentimen anti-Palestina,” kata koalisi dalam suratnya, dikutip dari situs organisasi Al-Haq.
Israel telah membombardir Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan setidaknya 27.708 orang dan membuat 67.147 lainnya luka-luka, sementara 8.000 orang masih dinyatakan hilang.
Sejak itu, sejumlah pelapor khusus dan pakar independen PBB telah mengeluarkan pernyataan bahwa rakyat Palestina menghadapi risiko genosida.
Namun, kata para organisasi HAM, Wairimu selaku Penasihat Khusus untuk Pencegahan Genosida telah gagal memperingatkan Guterres dan komunitas internasional atas risiko genosida yang sedang berlangsung.
Berdasarkan pantauan terhadap media sosial dan situs Kantor Pencegahan Genosida dan Tanggung Jawab untuk Melindungi, Wairimu dan kantor tersebut tidak pernah menyatakan adanya risiko genosida di Gaza sejak 7 Oktober.
Ia hanya merilis pernyataan tentang “situasi di Timur Tengah” pada 15 Oktober. Kantor tersebut telah mengeluarkan peringatan risiko genosida di wilayah-wilayah lain selama beberapa bulan terakhir.
Koalisi menggarisbawahi mekanisme-mekanisme lain dalam sistem PBB telah meningkatkan kesadaran tentang risiko genosida Gaza sejak Oktober.
Mereka juga menyoroti bahwa pada 2014, dua pejabat pencegahan genosida di kantor PBB, Adama Dieng dan Jennifer Welsh, mengeluarkan peringatan publik 18 hari setelah agresi militer Israel di Gaza.
Mahkamah Internasional (ICJ) pun telah mengeluarkan putusan pada 26 Januari lalu yang salah satunya memerintahkan Israel untuk mencegah genosida di Gaza. ICJ dalam putusannya mengakui adanya risiko genosida terhadap rakyat Palestina di wilayah kantong tersebut.
Koalisi yang terdiri dari 16 organisasi itu mengatakan Wairimu juga telah gagal mengakui putusan tersebut, dibandingkan 36 pakar independen dan Komisaris Tinggi HAM PBB yang telah menyerukan Israel untuk mematuhi putusan ICJ.
Sikap Wairimu, kata koalisi, juga mencerminkan standar ganda. Sebab, dalam waktu dua hari dia segera mengeluarkan pernyataan mengakui putusan ICJ setelah pengadilan tersebut mengeluarkan perintah sementara dalam kasus tuduhan genosida Ukraina v. Rusia pada 16 Maret 2023.
Koalisi mengklaim bahwa upaya mereka untuk berulang kali menjalin komunikasi dan menjadwalkan dengan Wairimu tidak berhasil, baik karena tidak ditanggapi atau janjinya dibatalkan pada menit-menit terakhir.
“Kurangnya tanggapan ini sangat memprihatinkan, karena kita telah mengantisipasi keterlibatan langsung dalam dialog konstruktif untuk mengatasi ancaman nyata yang dihadapi oleh warga Palestina di Gaza,” kata mereka.
Organisasi-organisasi yang tergabung dalam koalisi ini pun mendesak Sekjen PBB untuk menyelidiki alasan di balik kegagalan Penasihat Khusus dan Kantor Pencegahan Genosida dalam memenuhi mandat mereka, dengan temuan yang dirilis secara publik.
Mereka menilai Kantor Pencegahan Genosida dan Tanggung Jawab Perlindungan harus terdiri dari orang-orang yang “bereputasi baik” dan “waspada terhadap kejahatan kekejaman berat dan tidak termotivasi oleh bias politik”.
“Mereka yang gagal memenuhi kriteria ini harus segera digantikan oleh profesional yang kompeten dan mampu melaksanakan mandatnya secara tidak memihak dan tanpa bias,” kata koalisi.
Pilihan Editor: Sekjen PBB Mohon Negara-negara Donor Tetap Bantu Operasi UNRWA
ADDAMEER
