TEMPO.CO, Jakarta - Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ atas agresi militer Israel di Gaza pada 11 Januari 2024. ICJ yang bermarkas di Den Haag diminta memutuskan apakah serangan Israel ke Gaza merupakan genosida terhadap warga Palestina.
Gugatan yang dilayangkan Afrika Selatan itu cukup mengejutkan. Sebab gugatan bukan dilayangkan oleh negara-negara Arab yang bertetangga langsung dengan Israel dan Palestina.
Dukungan Afrika Selatan terhadap Palestina bukanlah fenomena baru. Selama bertahun-tahun pemerintah dan masyarakat sipil telah menunjukkan dukungan yang teguh terhadap perjuangan Palestina, meskipun terdapat perbedaan geografis dan budaya yang besar.
Kongres Nasional Afrika yang berkuasa di Afrika Selatan telah lama membandingkan kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat dengan sejarah mereka sendiri di bawah rezim apartheid yang didominasi oleh minoritas kulit putih. Rezim apartheid ini berlangsung hingga 1994 yang memaksa orang kulit hitam untuk tinggal di “tanah air” yang secara khusus ditunjuk.
“Hari ini kita bergabung dengan dunia dalam mengungkapkan kengerian atas kejahatan perang yang dilakukan di Palestina melalui penargetan warga sipil, infrastruktur sipil, lokasi PBB dan target rentan lainnya,” kata Naledi Pandor, menteri hubungan internasional dan kerja sama Afrika Selatan, dalam sebuah pernyataan. pada 7 November.
“Tindakan ini mengingatkan kita pada pengalaman sebagai warga kulit hitam Afrika Selatan yang hidup di bawah apartheid. Inilah salah satu alasan utama warga Afrika Selatan, seperti halnya masyarakat perkotaan di seluruh dunia, turun ke jalan untuk mengungkapkan kemarahan dan keprihatinan mereka terhadap apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat.”
Israel melancarkan kampanye militernya sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Sejak itu, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah melancarkan kampanye udara dan darat yang ganas melawan Hamas, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007, menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Sejak perang dimulai, simbol solidaritas bermunculan di seluruh Afrika Selatan. Seniman jalanan telah melukis mural bendera Palestina, papan reklame yang menuduh Israel melakukan genosida telah dipasang, dan stiker yang menampilkan slogan-slogan seperti “Genosida IsREAL” dan “#FreeGaza” telah didistribusikan.
“Sebagai warga Afrika Selatan, seseorang mengetahui adanya penindasan, perlawanan, dan apartheid,” ujar Leila Samira Khan, seorang pengacara dan aktivis Afrika Selatan.
“Palestina terkait dengan perjuangan kemerdekaan Afrika Selatan. Saya lahir di Belanda dari orang tua asal Afrika Selatan pada tahun 70an dan diberi nama Leila Khaled,” katanya, mengacu pada aktivis Palestina yang terkenal itu.
Perjuangan Palestina di Afrika Selatan mempunyai akar yang kuat sejak ANC melancarkan kampanyenya selama puluhan tahun melawan apartheid, sebuah sistem yang berlaku dari tahun 1948 hingga awal tahun 1990an.
Di bawah apartheid, minoritas kulit putih mendominasi politik, bisnis, kepemilikan tanah, dan semua aspek kehidupan sipil, sekaligus menerapkan sistem segregasi dan diskriminasi rasial yang keras yang menganggap ras tersebut “terpisah namun setara.”
Kenyataannya, warga kulit hitam Afrika Selatan yang hidup pada periode tersebut masih ingat perasaan mereka yang terpinggirkan dan seperti warga negara kelas dua di tanah mereka sendiri. Perasaan itu tidak berbeda dengan apa yang dirasakan oleh warga Palestina di wilayah pendudukan.
“Sebagai warga Afrika Selatan kami merasa sangat terhubung dengan perjuangan Palestina,” ujar Thania Petersen, seniman Afrika Selatan yang tinggal di Cape Town.
“Kami memahami dan mengakui apartheid serta kehancuran yang timbul akibat hidup dalam masyarakat pasca-apartheid.”
Sementara itu, meskipun banyak komunitas internasional menjatuhkan sanksi terhadap apartheid Afrika Selatan karena kebijakannya yang semakin tidak populer, Israel terus memasok senjata dan teknologi kepada pemerintah minoritas kulit putih.
Selama bertahun-tahun, ANC dan PLO saling mendukung kampanye anti-kolonial, saling bertukar senjata dan berkonsultasi mengenai strategi untuk mengakhiri penjajahan.
Momen penting yang memperkuat hubungan dan komitmen Afrika Selatan terhadap Palestina adalah ketika Arafat bertemu Mandela di Zambia pada tahun 1990, hanya dua minggu setelah Mandela dibebaskan dari penjara.
Mandela kemudian mengunjungi Israel dan Palestina dan menyerukan perdamaian antara kedua negara.
Afrika Selatan adalah salah satu dari segelintir negara yang memiliki hubungan diplomatik formal dengan Hamas, sebuah kelompok yang oleh banyak negara dianggap sebagai organisasi teroris.
ARAB NEWS
Pilihan editor: Paus Fransiskus: Pemberkatan Pasangan LGBT Bukan Persetujuan pada Gaya Hidup
