Presiden Serbia: Tak Akan Akui Kemerdekaan Kosovo, meski Diganjar Nobel Perdamaian

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan bahwa menghargai aspirasi warga Serbia lebih penting daripada mengakui kemerdekaan negara tetangga Kosovo.

"Jika saya mengakui Kosovo, saya pasti langsung mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian, tapi mengapa saya memerlukannya dalam hidup saya? Saya lebih memerlukan rasa hormat dari warga saya," kata Vucic kepada Pink TV saat menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Kosovo menyatakan kemerdekaan dari Serbia pada 2008 dan diakui sebagian besar negara anggota PBB, termasuk AS, Inggris, Prancis, Jerman dan Turki. Namun, Serbia hingga kini masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayah mereka.

Sebagian besar populasi Kosovo adalah keturunan Albania dan hanya sedikit persentase etnis Serbia yang kebanyakan berdiam di sepanjang perbatasan dengan Serbia.

Mengomentari kritik terhadap Serbia yang dilontarkan oleh anggota parlemen Eropa, Vucic menyatakan bahwa dirinya dan Serbia sering menjadi sasaran karena kebijakannya menolak menerapkan sanksi kepada Rusia.

"Jika saya menerapkan sanksi kepada Rusia, saya bisa dinyatakan sebagai raja dan kaisar demokrasi," katanya.

Serbia yang sedang berusaha untuk menjadi anggota Uni Eropa, sering menjadi sasaran kritik karena mengembangkan hubungan dekat dengan Rusia dan Cina.

Pada Oktober 2023, Cina menandatangani perjanjian dagang dengan Serbia, menandai kesepakatan pertama Beijing dengan negara Eropa Tengah dan Timur.

Pemerintah Serbia juga menghadapi tekanan dari Uni Eropa dan AS agar segera mengakui kemerdekaan Kosovo dan menerapkan sanksi kepada Rusia.

Vucic menegaskan bahwa Serbia akan terus berinvestasi pada angkatan bersenjatanya dan mengembangkan industri dalam negeri, dan menggarisbawahi bahwa kawasan tersebut sedang mengalami tren peningkatan militer.

“Setiap orang mempersenjatai diri mereka sendiri, semua orang memperkuat industri militer mereka. Saya tidak melihat adanya bahaya bagi kita terhadap pengembangan senjata Kroasia, mereka juga memiliki hak untuk mempersenjatai diri mereka sendiri," ujarnya.

“Namun, kami juga telah banyak berinvestasi dan akan terus berinvestasi di bidang militer, sehingga kami dapat bertahan dan kami sangat menantikan pertumbuhan industri dalam negeri kami,” kata Vucic.

Pemerintah Serbia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menerapkan kembali wajib militer, yang sempat ditangguhkan pada 2011.

ANADOLU

Pilihan Editor Ratusan Tentara Myanmar Masuk Wilayah India untuk Selamatkan Diri