TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Biden pada Rabu, 17 Januari 2024, mengembalikan pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman ke daftar kelompok teroris, kata para pejabat AS, dalam upaya terbaru Washington untuk membendung serangan terhadap pelayaran internasional.
Para pejabat mengatakan penetapan “Teroris Global yang Ditunjuk Khusus” (SDGT), yang menjatuhkan sanksi keras terhadap kelompok yang bersekutu dengan Iran, bertujuan untuk memotong dana dan senjata yang digunakan Houthi untuk menyerang atau membajak kapal-kapal di jalur pelayaran penting Laut Merah.
Kampanye Houthi telah mengganggu perdagangan global, memicu ketakutan terhadap inflasi dan memperdalam kekhawatiran bahwa dampak perang Israel-Hamas dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.
“Serangan-serangan ini sesuai dengan definisi terorisme dalam buku teks,” kata salah satu dari tiga pejabat pemerintah yang tidak mau disebutkan namanya, yang memberikan pengarahan kepada wartawan sebelum pengumuman tersebut.
Penetapan ini dilakukan setelah pesawat tempur, kapal, dan kapal selam Amerika dan Inggris pekan lalu melancarkan puluhan serangan udara terhadap kelompok Houthi, yang menguasai wilayah terpadat di Yaman.
Militer AS pada Selasa melancarkan serangan terbarunya terhadap empat rudal balistik anti-kapal Houthi, kata dua pejabat AS kepada Reuters.
Gerakan milisi Houthi, yang mengatakan serangan terhadap kapal komersial ditujukan untuk mendukung warga Palestina dalam perang Israel di Gaza, mengancam akan memberikan “respons yang kuat dan efektif.”
Serangan tersebut merupakan bagian dari respons luas terhadap konflik Gaza yang dilakukan oleh kelompok yang disebut Poros Perlawanan – termasuk kelompok Houthi bersama militan Palestina Hamas, Hizbullah yang berbasis di Lebanon, dan milisi Syiah Irak – yang memiliki hubungan dengan musuh AS, Iran.
“Kami akan terus melawan dan menumpulkan pengaruh jahat Iran di mana pun kami bisa. Jadi tentu saja pilihan untuk menjauh dari Iran kini ada di tangan Houthi,” kata pejabat kedua, seraya menambahkan bahwa AS akan mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut jika serangan terhadap pelayaran berhenti.
