TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia siap bekerja sama dengan negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan Code of Conduct (CoC) atau kode etik menyangkut Laut Cina Selatan, wilayah perairan yang diperebutkan di Asia.
“Di Laut Cina Selatan, Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota ASEAN termasuk Filipina untuk menyelesaikan Kode Etik secepatnya,” katanya dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo di Manila, Filipina pada Selasa, 9 Januari 2024.
Cina mengklaim hampir seluruh jalur perdagangan kapal Laut Cina Selatan. Wilayah yang diklaim bertumpang-tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan klaim Beijing atas Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum.
Sebelumnya, Filipina sempat mengajak negara-negara tetangga untuk membuat kode etik sendiri, setelah menilai progres dengan Cina berjalan lambat. Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr pada 20 November 2023 lalu mengatakan dua negara yang telah didekati adalah Malaysia dan Vietnam. “Mudah-mudahan ini bisa semakin berkembang dan meluas ke negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.
Cina sebelumnya telah berbicara tentang pentingnya tugas merumuskan kode etik di Laut Cina Selatan bagi negaranya dan negara-negara ASEAN. Namun dokumen tersebut, yang telah melalui proses negosiasi selama lebih dari dua dekade, belum rampung hingga sekarang.
Retno pun menyambut baik Pernyataan Menjaga dan Mempromosikan Stabilitas Maritim di Asia Tenggara yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri ASEAN pada 30 Desember 2023 lalu. Pernyataan tersebut menyinggung sengketa Laut Cina Selatan, menekankan perlunya “menghindari tindakan yang dapat semakin memperumit situasi dan mengupayakan penyelesaian damai”.
“Kami menyadari manfaat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai lautan perdamaian, stabilitas, kerja sama, dan kemakmuran,” kata pernyataan tersebut. Para Menteri Luar Negeri ASEAN juga menggarisbawahi pentingnya implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) serta pembuatan kode etik yang sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982.
Selain Laut Cina Selatan, Retno dan Manalo juga membahas isu pengungsi Rohingya. “Kami memiliki keprihatinan yang sama mengenai situasi di Myanmar, dan kami terus mendorong penerapan Konsensus Lima Poin untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar,” kata Retno.
Sementara dalam pembahasan mengenai Palestina, dia menyampaikan bahwa kekejaman Israel harus dihentikan. “Posisi Indonesia jelas dan konsisten untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina,” katanya.
Nabiila Azzahra A.
Pilihan Editor: Komnas HAM Apresiasi Kemlu Tempuh Jalur Advisory Opinion di ICJ untuk Dukung Palestina
