TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Lina Alexandra menilai semua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak begitu menguasai isu hubungan internasional, berdasarkan observasinya terhadap debat capres ketiga yang berlangsung pada Ahad, 7 Januari 2024. Debat tersebut bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.
Lina mengatakan debat dua hari lalu sangat didominasi oleh isu pertahanan, namun hal itu tidak mengagetkan baginya karena topik tersebut mungkin dianggap “tidak terlalu mengawang-awang”. Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Menanggapi Debat ketiga Capres-Cawapres dan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM)” pada Senin, 8 Januari 2024 yang disiarkan di kanal YouTube CSIS.
“Kalau yang soal hubungan internasional itu hampir semua paslon sepertinya tidak begitu menguasai,” ujarnya. “Jadi mereka lebih banyak membahas mengenai tambahan alokasi anggaran pertahanan, kemudian matra pertahanan mana yang harus diperkuat, kinerja kementerian pertahanan, ada juga yang menyoroti tentang penurunan performa atau kekuatan pertahanan Indonesia.”
Capres nomor urut satu Anies Baswedan dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dalam debat menyinggung hal-hal tersebut. Anies menyinggung soal Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh capres nomor urut dua Prabowo Subianto kebobolan peretas meski katanya anggaran mencapai Rp700 triliun. Ganjar mempertanyakan anggaran pertahanan yang turun dan menilai performa militer selama Prabowo menjabat sebagai Menhan kian merosot. Keduanya mencecar Prabowo soal pembelian alutsista bekas.
Prabowo pun kerap merespons ucapan Anies dan Ganjar dengan mengajak mereka berdiskusi di luar debat capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat itu, dengan alasan tidak ada waktu dan merahasiakan data pertahanan.
Perihal pertahanan, Lina menggarisbawahi tidak adanya defense white paper atau Buku Putih Pertahanan selama beberapa tahun terakhir. Buku Putih Pertahanan merupakan rumusan pernyataan kebijakan pertahanan komprehensif yang dikeluarkan oleh Kemenhan dan disebarluaskan kepada masyarakat, sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.
“Padahal ini merupakan suatu keharusan, karena defense white paper menjadi satu cara untuk kita melihat dan mendefinisikan bagaimana ancaman pertahanan itu, sehingga bisa menentukan postur pertahanan seperti apa yang betul — yang cocok — dan apa prioritas ke depan,” ujarnya.
NABIILA AZZAHRA A.
Pilihan editor: Ukraina Hanya Bisa Cegat 18 dari 51 Rudal Rusia, 4 Warga Sipil Tewas
