TEMPO.CO, Jakarta - Filipina tetap terbuka untuk diskusi diplomatik dengan Cina dan yakin kedua negara dapat mencapai resolusi sengketa Laut Cina Selatan melalui dialog damai, kata penasihat keamanan nasional Filipina dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 5 Januari 2024.
Pernyataan Eduardo Ano muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina pada Kamis menyebut patroli gabungan Amerika Serikat dan Filipina baru-baru ini di Laut Cina Selatan “provokatif” dan “tidak bertanggung jawab”.
“Patroli bersama kami dengan Amerika Serikat dan potensi kegiatan di masa depan dengan negara-negara sekutu lainnya menunjukkan komitmen bersama kami terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Ano.
Kedutaan Cina di Manila mengulangi komentar juru bicara Kementerian Luar Negeri saat diminta menanggapi ucapan Ano.
Dua kapal angkatan laut Cina telah membayangi kapal Filipina dan AS yang melakukan patroli bersama yang baru saja selesai, kata militer Filipina pada Kamis.
Latihan maritim dua hari tersebut melibatkan empat kapal dari angkatan laut Filipina dan empat kapal dari armada Indo-Pasifik AS, termasuk kapal induk kelas Nimitz USS Carl Vinson. Patroli berakhir pada Kamis dan kapal-kapal AS singgah di pelabuhan Manila pada Jumat.
Patroli gabungan tersebut adalah yang kedua yang dilakukan Filipina dan AS dalam waktu kurang dari dua bulan di Laut Cina Selatan, di mana ketegangan mengenai sengketa klaim wilayah semakin meningkat.
“Filipina tetap terbuka terhadap diskusi diplomatik dengan Cina dan menegaskan kembali komitmennya untuk membina hubungan baik dengan semua negara,” kata Ano.
“Kami percaya bahwa melalui dialog damai dan kepatuhan terhadap hukum internasional, kita dapat mencapai resolusi yang memberikan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat di kawasan,” ujarnya.
Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari $3 triliun. Klaim kedaulatan Cina tumpang tindih dengan wilayah perairan yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei.
Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag menyatakan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum. Cina telah menolak keputusan itu.
REUTERS
Pilihan Editor: 6 Negara Asia yang Memiliki Senjata Nuklir, Ada Indonesia?
