TEMPO.CO, Jakarta - Dua menteri Israel menyatakan bahwa mereka mendukung perpindahan warga Palestina dari Gaza, di tengah pembombardiran Israel di wilayah kantong tersebut yang telah berlangsung selama hampir tiga bulan. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 22 ribu orang di Gaza sejak 7 Oktober 2023 dan menyebabkan jutaan warga mengungsi.
“Kami ingin mendorong emigrasi yang disengaja, dan kami perlu menemukan negara-negara yang bersedia menerima mereka (warga Gaza),” kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich kepada saluran televisi Israel Channel 12 pada Sabtu, 30 Desember 2023.
Pernyataan serupa diulangi oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dalam kesempatan berbeda. Pada rapat faksi partai sayap kanan Otzma Yehudit pada Senin, Ben-Gvir mengatakan di hadapan para wartawan dan anggota partai bahwa perang memberikan “kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza”. Dia menyebut kebijakan tersebut sebagai “solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi.”
Lantas, bagaimana tanggapan dunia terhadap pernyataan-pernyataan tersebut?
Amerika Serikat
Departemen Luar Negeri AS pada Selasa, 2 Januari 2024 mengecam pernyataan Smotrich dan Ben-Gvir, yang dinilai bersifat menghasut dan tidak bertanggung jawab.
“Kami telah berulang kali dan secara konsisten diberitahu oleh Pemerintah Israel, termasuk oleh Perdana Menteri, bahwa pernyataan seperti itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintah Israel,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan. Menurut AS, pernyataan seperti itu harus segera dihentikan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield pun menegaskan penolakan Amerika melalui pernyataan serupa di media sosial X.
Keduanya mengatakan tidak boleh ada perpindahan massal warga Palestina dari Gaza. “Kami menolak pernyataan menghasut baru-baru ini dari Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir,” kata Miller dan Thomas-Greenfield.
Prancis
Prancis mengeluarkan pernyataan pada Rabu, 3 Januari 2024 yang mengecam ucapan kedua menteri Israel. Mereka menyerukan kepada Israel untuk menahan diri dari “pernyataan-pernyataan provokatif yang tidak bertanggung jawab dan memicu ketegangan”, mencatat bahwa pemindahan penduduk secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional berdasarkan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma.
“Pemerintah Israel tidak berhak memutuskan di mana warga Palestina harus tinggal di tanah mereka. Masa depan Jalur Gaza dan penduduknya terletak pada negara Palestina yang bersatu dan hidup damai dan aman bersama Israel,” kata Prancis.
Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Catherine Colonna pun mengutip pernyataan resmi itu di media sosial X, menyebutnya sebagai “kecaman jelas atas pernyataan-pernyataan provokatif oleh menteri-menteri tertentu”.
Spanyol
Pemerintah Spanyol menolak pernyataan Smotrich dan Ben-Gvir yang disebut bertentangan dengan hukum internasional, berdasarkan keterangan tertulis pada Rabu, 3 Januari 2024.
“Spanyol menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk menghormati hukum internasional, hukum humaniter internasional dan menjamin perlindungan penduduk sipil,” kata Kementerian Luar Negeri, Uni Eropa dan Kerja Sama Spanyol.
