TEMPO.CO, Jakarta - Cina menunjuk Dong Jun sebagai menteri pertahanan baru pada hari Jumat untuk menggantikan menteri terakhir yang hilang empat bulan lalu.
Penunjukan anggota parlemen Cina ini terjadi ketika Presiden Xi Jinping meningkatkan kemampuan militernya sebagai bagian dari upayanya untuk menjadikan Cina sebagai kekuatan dunia yang dominan, sebuah tujuan yang telah membuat khawatir banyak negara tetangga.
Peran menteri pertahanan Cina adalah menjadi wajah publik Tentara Pembebasan Rakyat dalam hubungannya dengan media dan militer lainnya.
Berbeda dengan negara-negara lain, kementerian tersebut tidak mempunyai banyak suara dalam kebijakan pertahanan atau manajemen militer, bidang-bidang yang berada di bawah lingkup Komisi Militer Pusat, sebuah kelompok elit yang dipimpin oleh Xi.
Dong, 62 tahun, baru-baru ini menjabat sebagai panglima Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Dia menggantikan Li Shangfu, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada Maret tetapi tidak terlihat di depan umum sejak 25 Agustus.
Reuters mengutip sumber yang melaporkan bahwa Li sedang diselidiki atas tuduhan korupsi terkait pengadaan dan pengembangan peralatan.
Beijing belum menjelaskan hilangnya Li namun mencabut jabatannya sebagai menteri pertahanan dan anggota dewan negara pada bulan Oktober.
Elemen penting dari tugas menteri pertahanan Tiongkok adalah menjalin hubungan dengan militer Amerika Serikat untuk menurunkan risiko konflik terkait Taiwan dan Laut Cina Selatan, dua titik konflik yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun selama masa jabatannya yang singkat sebagai menteri, Li tidak bertemu dengan rekannya dari AS, Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Kementerian tersebut menjelaskan bahwa Washington harus terlebih dahulu menghapus sanksi yang dijatuhkan terhadap Li pada tahun 2018 atas perannya dalam pembelian pesawat dan peralatan Rusia.
Dong tidak akan menghadapi kendala seperti itu, karena ia tidak diketahui berada di bawah sanksi AS.
Ketika Presiden Joe Biden dan Xi bertemu di San Francisco bulan lalu, kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan perundingan militer senior yang terhenti setelah kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat saat itu Nancy Pelosi ke Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri pada Agustus 2022.
REUTERS
Pilihan Editor: Kremlin Sebut Pihaknya Pegang Daftar Aset Barat yang akan Dirampas jika G7 Sita Aset Rusia
