TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Jumat, 8 Desember 2023, menjatuhkan sanksi terhadap puluhan orang atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pejabat Iran yang dituduh terlibat dalam penargetan pejabat AS, menjelang Hari Hak Asasi Manusia pada Minggu.
Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi dan pembatasan visa terhadap 37 orang di 13 negara, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, dalam tindakan yang dikoordinasikan dengan Inggris dan Kanada.
Selama setahun terakhir, Departemen Keuangan telah memberikan sanksi kepada lebih dari 150 individu dan entitas di banyak negara, membekukan aset mereka di AS, karena masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Warga Amerika yang melakukan transaksi tertentu dengan mereka juga berisiko terkena sanksi.
Dua perwira intelijen Iran yang merekrut orang-orang untuk operasi AS terdaftar, kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan. Misi mereka termasuk penargetan mematikan terhadap pejabat dan mantan pejabat pemerintah AS sebagai balas dendam atas pembunuhan Komandan Pasukan Quds Qassem Soleimani pada tahun 2020.
Para petugas tersebut, Majid Dastjani Farahani dan Mohammad Mahdi Khanpour Ardestani, juga merekrut orang-orang untuk kegiatan pengawasan yang berfokus pada situs keagamaan, bisnis, dan fasilitas lainnya di Amerika Serikat, tambah Departemen Keuangan.
Iran berjanji akan membalas dendam setelah serangan udara AS di Bagdad menewaskan Soleimani, komandan militer paling terkemuka di Teheran dan arsitek pertumbuhan pengaruhnya di Timur Tengah.
Misi Iran untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Anggota Taliban dikenai sanksi karena kaitannya dengan penindasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Mereka termasuk menteri yang disebut Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan yang menurut Departemen Keuangan terlibat dalam pembunuhan, penculikan, pencambukan, dan pemukulan.
Juru bicara pemerintahan Taliban tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Dua pejabat tingkat menengah Cina disebut-sebut terkait dengan “pelanggaran hak asasi manusia serius yang sedang berlangsung di Xinjiang,” wilayah Cina barat di mana menurut AS pihak berwenang melakukan genosida terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya.
Para pejabat tersebut adalah Gao Qi, seorang pejabat keamanan publik Xinjiang; dan Hu Lianhe, wakil direktur kantor Kelompok Kecil Koordinasi Kerja Komite Sentral Xinjiang, yang membantu merancang kebijakan untuk apa yang disebut Washington sebagai kamp interniran di wilayah tersebut.
