TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Cina Xi Jinping menyerukan supremasi hukum yang lebih kuat terkait urusan luar negeri. Ia menyinggung risiko dan tantangan eksternal makin kencang, seiring Cina membuka diri terhadap dunia luar.
Xi menyampaikan ini saat berbicara dalam sesi studi di biro politik Partai Komunis di Beijing pada Senin, 27 November 2023. Ia mengatakan bahwa untuk melindungi warga negara dan kepentingannya di luar negeri, perlu untuk memperdalam kerja sama internasional dalam penegakan hukum, Ia juga menyoroti perlunya memperkuat perlindungan dan bantuan konsuler, dan membangun supremasi hukum yang kuat.
“Penting untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan dan membimbing masyarakat dan perusahaan untuk mematuhi hukum, peraturan dan kebiasaan dalam proses ‘menjadi global’,” kata Xi dikutip Reuters dari Media Pemerintah Cina pada Selasa, 28 November 2023.
Perusahaan swasta Cina telah menghadapi tantangan hukum di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya tuduhan Amerika Serikat atas barang palsu dan bajakan yang dijual di platform online milik Tencent Holdings dan Alibaba Group. Contoh lain langkah-langkah untuk melarang video TikTok aplikasi, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi Cina ByteDance, di Nepal.
Untuk memfasilitasi pertukaran ekonomi dan perdagangan, pihak berwenang mengatakan firma hukum Cina telah mendirikan 180 kantor di luar negeri di 35 negara dan wilayah. Angkat tersebut meningkat hampir 50 persen sejak 2018.
Xi mengatakan Cina perlu secara aktif mengembangkan layanan hukum terkait asing dan mengembangkan lembaga arbitrase dan firma hukum kelas dunia.
Pihak berwenang di beberapa negara Barat, termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Belanda, menuduh Cina secara ilegal mendirikan “pusat layanan polisi luar negeri” untuk memantau warga negaranya di luar negeri. Tuduhan ini dibantah keras oleh Beijing.
Cina mengatakan pusat-pusat tersebut dimaksudkan untuk membantu warganya memperbarui surat izin mengemudi yang sudah habis masa berlakunya, dan dijalankan oleh sukarelawan Cina, bukan aparat penegak hukum.
Seruan untuk lebih melindungi warga negara di luar negeri bertepatan dengan pecahnya konflik baru-baru ini di negara-negara seperti Ukraina dan Sudan yang menyebabkan Cina mengorganisasi evakuasi warganya.
Cina telah mengatur hampir 20 evakuasi dan menangani lebih dari 500.000 kasus perlindungan konsuler yang melibatkan jutaan warganya selama dekade terakhir, menurut kementerian luar negeri.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Menlu Retno Marsudi Sorot Standar Ganda terhadap Palestina di Sidang Umum PBB
