TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara pada Kamis 23 November 2023 menegaskan tidak lagi terikat oleh perjanjian militer bersama Korea Selatan pada 2018. Langkah ini diambil setelah Seoul menangguhkan sebagian perjanjian tersebut sebagai tanggapan atas peluncuran satelit mata-mata militer oleh Pyongyang.
“Korea Utara tidak akan pernah terikat dengan perjanjian tersebut,” media pemerintah melaporkan mengutip Kementerian Pertahanan. Pyongyang menyebut dengan berakhirnya kesepakatan itu, emreka akan mengerahkan pasukan ke perbatasan dengan Korea Selatan.
Perjanjian Militer Komprehensif ditandatangani pada pertemuan puncak 2018 antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketegangan di semenanjung dan membangun kepercayaan antara kedua negara.
“Kami akan segera memulihkan semua tindakan militer yang telah dihentikan sesuai dengan perjanjian militer Utara-Selatan,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Resmi Korea (KCNA).
“Kami akan menarik langkah-langkah militer yang diambil untuk mencegah ketegangan dan konflik militer di semua bidang termasuk darat, laut dan udara, dan mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer jenis baru di wilayah sepanjang Garis Demarkasi Militer,” lanjutnya.
Seoul menarik diri dari perjanjian tersebut pada Rabu setelah Pyongyang mengatakan pihaknya berhasil meluncurkan Malligyong-1 ke orbit, menyusul kegagalan pada Mei dan Agustus.
Korea Selatan harus “membayar mahal atas provokasi politik dan militer mereka yang tidak bertanggung jawab dan serius yang telah mendorong situasi saat ini ke tahap yang tidak terkendali,” kata Korea Utara.
Media pemerintah melaporkan pada Rabu bahwa Kim telah dapat meninjau citra yang dikirim kembali oleh satelit pangkalan militer Amerika Serikat di pulau Guam di Pasifik.
Kim telah menjadikan keberhasilan pengembangan satelit pengintaian sebagai prioritas program modernisasi militernya, dengan alasan bahwa peralatan tersebut akan meningkatkan kemampuan Korea Utara untuk memantau negara tetangganya dan menangani dugaan ancaman dari Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Malligyong-1 diluncurkan pada Selasa malam, beberapa jam setelah Pyongyang memberi tahu Jepang tentang niatnya meluncurkan satelit antara 22 November dan 1 Desember.
Peluncuran semacam itu dilarang berdasarkan sanksi Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengekang program rudal balistik Korea Utara, dan hal ini dengan cepat dikutuk oleh Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan PBB.
Pada Rabu sore, sebagai tanggapan atas peluncuran tersebut, Korea Selatan melanjutkan operasi pengawasan di perbatasan utaranya sebagai penangguhan sebagian dari perjanjian 2018.
Pilihan Editor: Korea Utara Berhasil Luncurkan Satelit Mata-mata setelah Dua Kali Gagal, Dibantu Rusia?
AL JAZEERA
