TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir pada Rabu malam, 15 November 2023 menyerukan gencatan senjata terhadap pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza antara pasukan Israel dan kelompok militan Palestina Hamas. Ia juga mengecam kematian warga sipil di Gaza, yang angkanya kian naik.
“Saya ngeri dengan kematian warga sipil yang terus berlanjut di Gaza. Islandia mengutuk semua pelanggaran hukum kemanusiaan internasional,” katanya melalui media sosial X.
Sejak Hamas menyerang kota-kota Israel pada 7 Oktober lalu, Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza, menewaskan sedikitnya 11.200 orang, lebih dari separuhnya adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Sementara, serangan Hamas saat itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 240 lainnya. Komunitas internasional telah mengkritik serangan balasan Israel di Gaza karena dianggap tidak proporsional dan melanggar aturan hukum internasional.
Selain menghilangkan nyawa belasan ribu warga sipil, Israel juga telah menghancurkan bangunan-bangunan seperti rumah sakit, masjid, dan gereja.
Blokade yang diterapkan di Gaza pun membuat warga mengalami krisis kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan bahan bakar. Menipisnya bahan bakar telah menyebabkan infrastruktur kesehatan di wilayah kantong tersebut kolaps dan layanan komunikasi terancam.
“Tidak ada yang bisa didahulukan daripada kewajiban memberikan layanan medis kepada orang-orang yang membutuhkan. Islandia mendukung seruan gencatan senjata kemanusiaan,” ujar Jakobsdottir.
Posisi yang diambil oleh Jakobsdottir kini berbeda dengan pernyataannya pada Oktober lalu, saat ia menyerukan “jeda kemanusiaan” di Gaza.
“Saat Sidang Khusus Darurat #UNGA ke-10 diadakan hari ini, Islandia ikut menyerukan jeda kemanusiaan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman di Gaza. Penderitaan dan hilangnya nyawa warga sipil sungguh memilukan,” tulisnya di X pada 26 Oktober.
Pembedaan “jeda kemanusiaan” dan “gencatan senjata” telah menjadi persoalan di komunitas internasional, contohnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jeda memerlukan waktu yang lebih pendek dibandingkan gencatan senjata, yang harus disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai, dalam hal ini Israel dan Palestina.
Setelah empat kali gagal meloloskan resolusi perihal perang di Gaza, Dewan Keamanan pada Rabu akhirnya menyetujui resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh wilayah kantong tersebut untuk menyelamatkan nyawa warga sipil, juga pembebasan segera semua sandera yang ditahan oleh Hamas.
Pilihan Editor: PM Kanada Kabur dari Kafe Saat Digeruduk Pengunjuk Rasa Pro-Palestina
ANADOLU
