TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) di New York, Amerika Serikat, Craig Mokhiber, mengundurkan diri dengan alasan organisasinya tak mampu menghentikan pembantaian warga Palestina di Gaza oleh Israel. Dia mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Komisaris Tinggi HAM, Volker Turk, pada Sabtu, 28 Oktober 2023 waktu setempat.
“Sekali lagi, kita melihat genosida terjadi di depan mata kita, dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya,” kata Mokhiber dalam surat yang beredar di media sosial seperti diunggah oleh seorang jurnalis Al Jazeera di media sosial X pada Selasa, 31 Oktober 2023.
Kepada Komisaris Tinggi HAM, ia mengatakan bahwa situasi di Palestina merupakan contoh sempurna dari genosida. Mokhiber menuding pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa “sepenuhnya terlibat dalam serangan mengerikan ini”.
Selain menolak untuk menuruti Konvensi Jenewa, kata Mokhiber, negara-negara tersebut juga secara aktif mempersenjatai serangan tersebut, memberikan dukungan ekonomi dan intelijen, dan memberikan perlindungan politik dan diplomatik atas kekejaman Israel.
Profil Craig Mokhiber
Dikutip dari laman resmi PBB, Craig Mokhiber merupakan seorang pengacara dan spesialis dalam hukum, kebijakan, dan metodologi hak asasi manusia internasional dengan pengalaman lebih dari 35 tahun dalam gerakan hak asasi manusia internasional, termasuk lebih dari 25 tahun di PBB.
Ia telah mengabdi di PBB sejak 1992. Sebagai ketua Tim Hak Asasi Manusia dan Pembangunan pada periode 1990-an, Mokhiber memimpin pengembangan karya asli OHCHR tentang pendekatan hak asasi manusia terhadap pembangunan dan definisi kemiskinan yang peka terhadap hak asasi manusia. Ia pernah tinggal di Gaza pada 1990-an saat menjalani tugasnya sebagai anggota PBB.
Selain Direktur HAM PBB, Mokhiber juga pernah menjabat sebagai sebagai Penasihat Senior Hak Asasi Manusia PBB di Palestina dan Afghanistan, memimpin tim spesialis hak asasi manusia yang tergabung dalam Misi Tingkat Tinggi di Darfur, memimpin Unit Supremasi Hukum dan Demokrasi, dan menjabat sebagai Kepala Unit Ekonomi dan Bagian Masalah Sosial, dan Kepala Cabang Pembangunan dan Masalah Ekonomi dan Sosial di Kantor Pusat OHCHR.
Dilansir dari Human Rights of Older Persons, selama lima tahun dia menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas PBB untuk Aksi Dua (sebuah inisiatif global untuk memajukan sistem perlindungan hak asasi manusia nasional), dan kemudian mengetuai kelompok konsultatif Dana Demokrasi PBB, Kelompok Kerja PBB untuk Kepemimpinan, dan Kelompok Konsultatif PBB untuk Ketidaksetaraan.
Pilihan Editor: 5 Genosida di Dunia dan Hukuman Bagi Para Dalangnya
