TEMPO.CO, Jakarta - Kantor berita TSN pada Jumat, 27 Oktober 2023, mewartakan berdasarkan keterangan Andrey Demchenko, petugas badan perbatasan nasional, diperkirakan ada sekitar 2.100 PNS Ukraina sepanjang tahun ini yang berusaha meninggalkan negara itu secara ilegal. Diungkapkan pula, ada sedikit penurunan upaya membuat dokumen palsu agar bisa melewati pos-pos pemeriksaan di perbatasan setelah pembuatan dokumen palsu semakin sulit.
Menurut Demchenko, ada kenaikan dalam upaya melintasi perbatasan secara resmi. Sedangkan pada Selasa 24 Oktober 2023, Ukrainian SBU security service melaporkan pihaknya menggagalkan tiga skema baru di berbagai wilayah di Ukraina yang bertujuan menghindari mobilisasi dengan cara menggunakan dokumen palsu. Skema yang pertama ada dua operator yang diduga terlibat karena membantu warga Ukraina terhindar dari wajib militer dan dua skema lainnya adalah pemalsuan dokumen agar para PNS itu bisa meninggalkan Ukriana. Ukrainian SBU security service menyebut orang-orang yang ingin keluar dari Ukraina tersebut harus membayar sekitar USD1,000 sampai USD8,000 atas penggunaan jasa illegal tersebut .
Kyev dilaporkan berencana meningkatkan upaya merekrut warga negaranya setelah banyak tentara Ukraina yang gugur di medan tempur selama musim panas lalu dalam upaya merebut territorial mereka dari Rusia. Anggota parlemen Sergey Rakhmanin menggambarkan ada sejumlah permasalahan dalam mengatur RUU soal perekrutan ini. Pasalnya, militer Ukraina saat ini belum cukup kuat untuk mengizinkan unit-unit di garda depan melakukan rotasi pasukan.
Bukan hanya itu, dia juga pesimis dengan sejumlah upaya Pemerintah Ukraina mengatasi korupsi dan pelanggaran RUU dikalangan pejabat berwenang dengan tameng pergantian tentara (di garda depan).
“Merebut komandan batalion dan memindahkannya untuk mengurusi RUU, maka itu bisa berdampak pada kinerja batalion yang tidak bias bergerak karena Anda harus mencari penggantinya. RUU ini bukan hanya akan memulai mendaftarkan 120% persen dari kuota tanpa melanggar hak-hak rakyat,” kata Rakhmanin, sambil menerangkan yang dimaksud melanggar hak-hak rakyat adalah penggunaan kekerasan dalam memburu orang-orang yang diminta ikut wajib militer.
Sumber: RT.com
Pilihan Editor: Bertentangan dengan Biden, Ketua DPR AS Sebut Dana Bantuan Ukraina dan Israel Harus Dipisah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
