TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut eskalasi kekerasan di Jalur Gaza adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga PBB harus mendesak gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Dukungan Indonesia untuk Palestina diungkapkan Menlu Retno dalam Sidang Majelis Umum PBB di aula Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Kamis, 26 Oktober 2023.
"Saya berdiri di sini tidak hanya sebagai Menlu Indonesia, tetapi juga sebagai seorang perempuan, ibu, dan nenek. Saya mohon tolong hentikan pembunuhan, lindungi warga sipil, dan beri akses ke bantuan kemanusiaan. Gunakan hati kalian untuk keadilan dan kemanusiaan,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya.
Menlu Retno mendesak Sidang Majelis Umum untuk mengambil aksi nyata yang gagal dilakukan Dewan Keamanan. Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan darurat ke-10 SMU PBB yang membahas tindakan ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.
“Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat SMU PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit," katanya.
Ia meminta agar kekerasan di Gaza segera dihentikan, warga sipil dilindungi, dan bantuan kemanusiaan segera diberikan.
Serangan dan blokade total Israel di Gaza telah menewaskan sekitar 7.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Kementerian tersebut pada Kamis, 26 Oktober 2023 merilis dokumen setebal 212 halaman berisi nama, usia, jenis kelamin, dan nomor identifikasi resmi dari 6.747 korban jiwa sejak Israel memulai serangan udara di sana pada 7 Oktober.
Setelah sebelumnya mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil aksi nyata, Retno mengecam dewan beranggotakan 15 negara tersebut karena telah gagal mengambil tindakan tegas di tengah banyaknya korban berjatuhan.
“Dua hari yang lalu, kami mengingatkan Dewan Keamanan akan kewajiban moral mereka untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah,” ujarnya, merujuk pada debat terbuka tingkat tinggi DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk tentang Palestina.
Sidang Majelis Umum, kata Retno, harus dapat menjalankan peran yang gagal dijalankan oleh Dewan Keamanan.
