TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi menuntut terbentuknya pakta militer yang mengharuskan Amerika Serikat membela kerajaan tersebut sebagai imbalan atas pembukaan hubungan dengan Israel dan tidak akan menunda kesepakatan bahkan jika Israel tidak menawarkan konsesi besar kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara, demikian dilaporkan Reuters, Jumat, 29 September 2023, mengutip tiga sumber regional.
Sebuah pakta mungkin tidak memenuhi jaminan pertahanan ala NATO yang awalnya diinginkan kerajaan tersebut ketika masalah ini pertama kali dibahas antara Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden AS Joe Biden selama kunjungan ke Arab Saudi pada Juli 2022.
Sebaliknya, sebuah sumber di AS mengatakan perjanjian tersebut mungkin terlihat seperti perjanjian yang dibuat Washington dengan negara-negara Asia atau, jika tidak mendapat persetujuan Kongres AS, perjanjian bisa jadi serupa dengan kesepakatan antara AS dan Bahrain, tempat Armada Kelima Angkatan Laut AS berpangkalan. Perjanjian semacam itu tidak memerlukan dukungan kongres.
Washington juga dapat mempermanis kesepakatan apa pun dengan menunjuk Arab Saudi sebagai Sekutu Utama Non-NATO, sebuah status yang sudah diberikan kepada Israel, kata sumber AS.
Namun semua sumber mengatakan Arab Saudi tidak akan menerima jaminan perlindungan AS yang kurang mengikat jika menghadapi serangan, seperti serangan rudal pada 14 September 2019 di situs minyaknya yang mengguncang pasar dunia. Riyadh dan Washington menyalahkan Iran, saingan regional kerajaan tersebut, meskipun Teheran membantah berperan dalam hal ini.
Perjanjian yang memberikan perlindungan kepada negara pengekspor minyak terbesar dunia sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel akan membentuk kembali Timur Tengah dengan mempertemukan dua musuh lama dan mengikat Riyadh dengan Washington setelah Cina melakukan terobosan di wilayah tersebut. Bagi Biden, kemenangan diplomatis ini bisa jadi bekal sebelum pemilu AS tahun 2024.
Palestina bisa saja mendapatkan pelonggaran pembatasan yang dilakukan Israel, namun langkah tersebut tidak akan mencapai aspirasi mereka untuk mendirikan sebuah negara. Seperti halnya kesepakatan Arab-Israel lainnya yang telah dijalin selama beberapa dekade, tuntutan inti Palestina untuk menjadi negara akan dikesampingkan, kata tiga sumber regional yang mengetahui perundingan tersebut.
“Normalisasi akan terjadi antara Israel dan Arab Saudi. Jika Palestina menentangnya, kerajaan akan terus melanjutkan jalurnya,” kata salah satu sumber regional. “Arab Saudi mendukung rencana perdamaian untuk Palestina, tapi kali ini mereka menginginkan sesuatu untuk Arab Saudi, bukan hanya untuk Palestina.”
Pemerintah Saudi dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan pernyataan soal isu pakta keamanan terseut.
Seorang pejabat AS, yang seperti pejabat lainnya menolak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah ini, mengatakan bahwa parameter pakta pertahanan masih dikaji, dan menambahkan bahwa apa yang sedang dibahas “bukanlah aliansi perjanjian atau semacamnya. .. Ini akan menjadi pemahaman pertahanan bersama, bukan perjanjian penuh."
Pejabat itu mengatakan hubungan ini akan lebih seperti hubungan Amerika dengan Israel, yang menerima senjata paling canggih dari Washington dan mengadakan latihan angkatan udara dan pertahanan rudal gabungan.
Sebuah sumber di Washington yang akrab dengan diskusi tersebut mengatakan MbS telah meminta perjanjian gaya NATO tetapi mengatakan Washington enggan untuk memenuhi komitmen Pasal 5 NATO bahwa serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu.
Sumber tersebut mengatakan para pembantu Biden dapat mempertimbangkan pakta yang berpola seperti Jepang dan sekutu Asia lainnya, di mana AS menjanjikan dukungan militer tetapi tidak secara eksplisit menyatakan apakah pasukan AS akan dikerahkan. Namun, sumber tersebut mengatakan beberapa anggota parlemen AS mungkin menolak perjanjian tersebut.
Contoh lainnya, yang tidak memerlukan persetujuan kongres, adalah perjanjian yang ditandatangani dengan Bahrain pada 13 September, di mana AS berjanji untuk "mencegah dan menghadapi agresi eksternal" namun juga mengatakan kedua pemerintah akan berkonsultasi untuk menentukan langkah, jika ada tindakan yang akan diambil.
Sumber di Washington mengatakan Arab Saudi bisa ditunjuk sebagai Sekutu Utama Non-NATO, sebuah langkah yang telah lama dipertimbangkan. Status yang dimiliki beberapa negara Arab seperti Mesir ini mempunyai sejumlah manfaat, seperti pelatihan.
Sumber kedua di kawasan mengatakan Riyadh berkompromi dalam beberapa tuntutan untuk membantu mengamankan kesepakatan, termasuk mengenai rencananya untuk teknologi nuklir sipil. Sumber tersebut mengatakan Arab Saudi siap menandatangani Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS, yang menetapkan kerangka kerja sama nuklir damai AS, sebuah langkah yang sebelumnya ditolak oleh Riyadh.
Sumber di Teluk mengatakan kerajaan tersebut siap menerima pakta yang tidak sesuai dengan jaminan Pasal 5 NATO, namun mengatakan AS harus berkomitmen untuk melindungi Arab Saudi jika wilayahnya diserang. Sumber itu juga mengatakan kesepakatan mungkin serupa dengan kesepakatan Bahrain namun dengan komitmen ekstra.
REUTERS
Pilihan Editor Ramos Horta: Tidak Ada Kerja Sama Militer Timor Leste - Cina, Australia dan Indonesia Bisa Tidur Tenang
