TEMPO.CO, Jakarta - Etnis Armenia di Nagorno-Karabakh mengatakan pada Kamis, 23 September 2023, bahwa mereka membubarkan negara yang memisahkan diri yang telah mereka pertahankan selama tiga dekade, di mana lebih dari separuh penduduknya telah melarikan diri sejak Azerbaijan melancarkan serangan kilat pekan lalu.
Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan Republik Artsakh yang mereka deklarasikan sendiri akan “tidak ada lagi” pada 1 Januari, yang berarti penyerahan resmi kepada Azerbaijan.
Bagi Azerbaijan dan presidennya, Ilham Aliyev, hasilnya adalah pemulihan kedaulatan atas wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari wilayahnya tetapi mayoritas etnis Armenia memenangkan kemerdekaan de facto dalam perang pada 1990-an.
Bagi warga Armenia, ini adalah kekalahan dan tragedi nasional.
Armenia mengatakan pada Kamis pagi, 65.036 orang telah menyeberang ke wilayahnya, dari perkiraan populasi 120.000 jiwa.
“Analisis situasi menunjukkan bahwa dalam beberapa hari mendatang tidak akan ada lagi warga Armenia yang tersisa di Nagorno-Karabakh,” kantor berita Interfax mengutip pernyataan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. “Ini adalah tindakan pembersihan etnis.”
Azerbaijan membantah tuduhan itu, dengan mengatakan pihaknya tidak memaksa orang untuk pergi dan akan mengintegrasikan kembali wilayah Karabakh secara damai serta menjamin hak-hak sipil etnis Armenia.
Warga Armenia di Karabakh mengatakan mereka tidak mempercayai janji itu, mengingat sejarah panjang pertumpahan darah antara kedua belah pihak termasuk dua perang sejak pecahnya Uni Soviet. Selama berhari-hari mereka melarikan diri secara massal melalui jalan pegunungan yang berkelok-kelok melalui Azerbaijan yang menghubungkan Karabakh ke Armenia.
Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah menyatakan kekhawatirannya atas krisis kemanusiaan ini dan menuntut akses bagi pengamat internasional untuk memantau perlakuan Azerbaijan terhadap penduduk setempat.
Samantha Power, kepala Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), mengatakan minggu ini dia telah mendengar “laporan yang sangat meresahkan mengenai kekerasan terhadap warga sipil”.
Azerbaijan mengatakan Aliyev telah memberitahu Power pada pertemuan Rabu bahwa hak-hak etnis Armenia akan dilindungi oleh hukum, seperti hak-hak minoritas lainnya.
“Presiden Azerbaijan mencatat bahwa penduduk sipil tidak dirugikan selama tindakan anti-teroris, dan hanya formasi bersenjata dan fasilitas militer ilegal Armenia yang menjadi sasaran,” kata sebuah pernyataan.
