TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dipimpin Partai Republik akan mengadakan sidang pertama penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Partai Demokrat, Joe Biden, pada Kamis, 28 September 2023. Sidang ini diadakan dua hari sebelum batas waktu Kongres AS mencegah shutdown atau penutupan pemerintah.
Sidang yang dilakukan oleh Komite Pengawas DPR kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan bukti baru tentang hubungan keuangan Biden dengan putranya, Hunter Biden, yang menjalankan berbagai usaha bisnis internasional sambil berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol.
Hingga saat ini, Partai Republik belum menemukan bukti yang menunjukkan Biden menerima uang dari usaha bisnis putranya. Mereka berpendapat bahwa penyelidikan pemakzulan ini dapat membantu mendapatkan dokumen yang mereka cari.
Partai Demokrat mengatakan Partai Republik sejauh ini belum menemukan bukti yang dicari karena memang bukti tersebut tidak ada. Mereka menuduh bahwa upaya pemakzulan ini hanyalah untuk mengalihkan dari mantan Presiden Republik Donald Trump dan empat dakwaan yang sedang ia hadapi.
Saksi yang akan dihadirkan Partai Republik dalam sidang ini bukan merupakan fact witness atau saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang kasus. Artinya, mereka tidak tahu apa pun mengenai kesepakatan luar negeri Hunter Biden atau potensi keterlibatan ayahnya. Ketiga saksi tersebut adalah seorang akuntan forensik, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS, dan seorang profesor hukum.
Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya telah secara pribadi mengambil keuntungan dari kebijakan yang ia ambil sebagai wakil presiden selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama antara tahun 2009 dan 2017. Secara terpisah, mereka juga menuduh Departemen Kehakiman ikut campur dalam penyelidikan pajak terhadap Hunter Biden.
Mereka belum memberikan bukti apa pun atas tuduhan terhadap sang presiden. Gedung Putih mengatakan penyelidikan tersebut tidak berdasar dan didorong oleh politik menjelang pemilihan presiden 2024, ketika Biden kemungkinan akan menghadapi pertandingan ulang dengan Donald Trump.
Tidak jelas apakah anggota DPR dari Partai Republik akan memenangkan suara di akhir penyelidikan untuk mendukung pemakzulan. Namun, bahkan jika pemungutan suara tersebut berhasil, kecil kemungkinannya Senat yang dikuasai Partai Demokrat akan memilih untuk mencopot Biden dari jabatannya.
