Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jerman Perketat Kontrol Perbatasan untuk Bendung Migrasi Ilegal

image-gnews
Seorang anggota kru RHIB (rigid-hulled inflatable boat) membagikan jaket pelampung kepada para migran selama operasi penyelamatan di perairan internasional di lepas pantai Tunisia, di Laut Mediterania barat, 1 Agustus 2021. Kapal LSM Jerman dan Prancis Sea-Watch 3 dan Ocean Viking menyelamatkan para migran di perairan Tunisia 68 km (42 mil) dari pantai Afrika Utara, dekat fasilitas minyak dan kapal lainnya. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Seorang anggota kru RHIB (rigid-hulled inflatable boat) membagikan jaket pelampung kepada para migran selama operasi penyelamatan di perairan internasional di lepas pantai Tunisia, di Laut Mediterania barat, 1 Agustus 2021. Kapal LSM Jerman dan Prancis Sea-Watch 3 dan Ocean Viking menyelamatkan para migran di perairan Tunisia 68 km (42 mil) dari pantai Afrika Utara, dekat fasilitas minyak dan kapal lainnya. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Jerman akan memperluas kontrol perbatasan dengan Polandia dan Republik Cek pekan ini untuk mengendalikan migrasi ilegal, kata Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, pada Rabu. Keputusan ini diambil ketika lonjakan kedatangan migran mengekspos celah dalam sistem suaka Uni Eropa (UE).

“Jika kita tidak berhasil melindungi perbatasan luar dengan lebih baik … maka perbatasan terbuka di dalam Uni Eropa berada dalam bahaya,” kata Faeser di Berlin, dikutip dari Reuters.

Jerman telah menampung sekitar 1 juta pengungsi Ukraina selama setahun terakhir, dan juga mengalami peningkatan tajam jumlah pencari suaka dari wilayah lain.

Peningkatan ini terjadi ketika ribuan migran yang melakukan perjalanan dengan kapal dari Afrika Utara mendarat di pulau Lampedusa, Italia. Pemerintah negara tetangga Jerman, Polandia, juga mengkhawatirkan hal ini.

“Kami khawatir suatu saat akan ada lalu lintas (migran) dari Italia. Itulah mengapa kami mempertimbangkan beberapa kontrol di perbatasan Polandia-Jerman di pihak kami,” kata juru bicara pemerintah Polandia, Piotr Muller, kepada stasiun televisi swasta Polsat News.

Pada Selasa, Polandia mulai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kendaraan yang melintasi perbatasan Slovakia, mencurigai kendaraan tersebut membawa migran ilegal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Mariusz Kaminski.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Slovakia pun sedang mengalami lonjakan migran ilegal. Jumlah migran ilegal yang ditahan di negara tersebut telah meningkat sembilan kali lipat dari tahun lalu, menjadi lebih dari 27 ribu pada tahun ini, menurut Kementerian Dalam Negeri Slovakia.

Langkah Jerman untuk memperketat kontrol perbatasan terjadi setelah Kanselir Olaf Scholz pada Sabtu lalu meminta pemerintah Polandia untuk mengklarifikasi tuduhan mengenai kesepakatan tunai untuk visa bagi para migran.

Pilihan Editor: Jerman Tak Bisa Terima Lebih Banyak Migran

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Promo Gajian di Sejumlah Merchant Makanan, 11 Kereta Dihentikan saat Gempa Garut

16 jam lalu

Yoshinoya. Foto:  Plaza Atrium
Terkini Bisnis: Promo Gajian di Sejumlah Merchant Makanan, 11 Kereta Dihentikan saat Gempa Garut

Sejumlah merchant makanan menawarkan ragam promo di pekan terakhir April 2024.


Warga Lokal Protes Venesia Mulai Tarik Biaya Masuk, Kenapa?

1 hari lalu

Gondola di Kanal Venesia (Pixabay)
Warga Lokal Protes Venesia Mulai Tarik Biaya Masuk, Kenapa?

Mulai 25 April, wisatawan harian di Venesia harus beli tiket masuk sebesar Rp86.000.


Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.


YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

1 hari lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.


Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

1 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.


Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

2 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.


Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

2 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan


Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

2 hari lalu

Mykola Solsky. wikipedia.org
Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar


Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.