Ancaman Shutdown Semakin Dekat, Senat dan DPR AS Berduel soal Pendanaan

TEMPO.CO, Jakarta -Senat Amerika Serikat (AS) yang dikuasai Partai Demokrat pada Selasa mengambil langkah mendorong rancangan undang-undang (RUU) pendanaan yang bertujuan menghentikan shutdown atau penutupan pemerintah pada 1 Oktober. Sebaiknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS berusaha melanjutkan tindakan yang menentang RUU tersebut.

AS sedang menghadapi kemungkinan shutdown jika dalam pekan ini Washington kehabisan dana untuk memfasilitasi pemerintahan beroperasi sepenuhnya.

Shutdown terjadi ketika pemerintah gagal memberlakukan legislasi perihal pendanaan atau tindakan pendanaan sementara untuk membiayai operasi pemerintahan pada tahun fiskal berikutnya, yang kali ini dimulai 1 Oktober.

Senat memberikan suara 77-19 untuk memulai perdebatan mengenai mekanisme yang akan mendanai pemerintah hingga 17 November, yang mencakup sekitar US$6 miliar untuk respons bencana dalam negeri dan sekitar US$6 miliar bantuan untuk Ukraina.

Namun, DPR yang dikuasai Partai Republik berencana untuk menerapkan pendekatan partisan yang kemungkinan besar tidak akan mendapat dukungan di Senat yang mayoritas anggotanya Partai Demokrat.

DPR malah melakukan pemungutan suara prosedural untuk mendorong empat RUU belanja negara, yang mencerminkan prioritas konservatif dan tidak memiliki peluang untuk menjadi undang-undang.

Bahkan jika diberlakukan, langkah-langkah tersebut hanya mendanai sebagian dari pemerintahan dan tidak akan mencegah shutdown.

Perpecahan antara kedua majelis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah federal kemungkinan besar akan mengalami shutdown keempat dalam satu dekade pada Ahad mendatang.

Selagi kedua kubu berseteru, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat, dan Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell bekerja sama untuk memenangkan pengesahan perpanjangan pendanaan federal jangka pendek bipartisan.

Ketua DPR Kevin McCarthy pada Selasa mengatakan kepada awak media bahwa ia akan meminta persetujuan dari anggota Partai Republik yang terpecah mengenai RUU yang juga akan mendanai pemerintah untuk sementara.

Presiden Demokrat Joe Biden dan McCarthy bermaksud mencegah shutdown tahun ini ketika mereka sepakat pada Mei lalu untuk melakukan pengeluaran sebesar US$1,59 triliun untuk tahun fiskal baru pada 1 Oktober. Gedung Putih pada Selasa mendesak Partai Republik untuk menghormati kesepakatan ini.

“Anggota Partai Republik di DPR harus bergabung dengan Senat dalam menjalankan tugas mereka, berhenti memainkan permainan politik dengan hidup masyarakat, dan mematuhi kesepakatan bipartisan yang disetujui oleh dua pertiga dari mereka pada bulan Mei,” kata Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre, dalam sebuah pernyataan.

McCarthy meminta Biden dan anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk mempertimbangkan kembali lawan mereka, sementara pejabat tinggi di Senat dari Partai Republik memohon mitranya di DPR untuk menyetujui RUU Senat.

“Penutupan pemerintahan adalah hal buruk, bagaimana pun kita melihatnya,” kata Mitch McConnell.

Sebagai imbas dari shutdown, ratusan ribu pekerja pemerintah akan diberhentikan, dan berbagai layanan dari sektor kesehatan hingga data ekonomi akan ditangguhkan mulai Ahad jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan.

Donald Trump, kandidat terdepan dalam nominasi Partai Republik pada pemilu 2024, menyambut baik kemungkinan shutdown.

Sebelumnya, Kongres AS telah menutup pemerintahan sebanyak 14 kali sejak 1981, meskipun sebagian besar kesenjangan pendanaan hanya berlangsung selama satu atau dua hari.

Pilihan Editor: Partai Republik Bujuk Sayap Kanan untuk Dukung RUU Pendanaan, Upaya Cegah Shutdown AS

REUTERS