Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Republik Bujuk Sayap Kanan untuk Dukung RUU Pendanaan, Upaya Cegah Shutdown AS

image-gnews
Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy di Gedung Putih, 22 Mei 2023. REUTERS/Leah Millis
Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy di Gedung Putih, 22 Mei 2023. REUTERS/Leah Millis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sepekan dari sekarang, pemerintahan Amerika Serikat terancam tutup atau mengalami shutdown.

Hal ini terjadi jika Washington kehabisan dana untuk memfasilitasi operasi pemerintahan sepenuhnya, dan faksi-faksi yang bertikai dalam Partai Republik belum tampak akan mengundangkan legislasi untuk pendanaan sementara.

Hal ini berarti layanan pemerintah AS akan terganggu, dan ratusan ribu pekerja pemerintah akan cuti tanpa bayaran jika Kongres gagal menyediakan dana untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober. Pekerja yang dianggap “penting” akan tetap bekerja, tetapi tanpa bayaran.

Kongres AS sejauh ini gagal merampungkan satu pun dari 12 rancangan undang-undang pengeluaran reguler untuk mendanai program lembaga pemerintah federal pada tahun fiskal baru per 1 Oktober.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy akan mendorong rencana ambisius pekan ini untuk mendapatkan persetujuan dari empat rancangan undang-undang besar, termasuk pendanaan militer dan keamanan dalam negeri.

Ia berharap mengupayakan kedua hal tersebut dapat merayu sayap kanan Partai Republik  untuk memenangkan dukungan terhadap RUU pendanaan sementara, yang juga dikenal sebagai continuing resolution (CR). Ini merupakan RUU yang mengalokasikan dana kepada departemen, lembaga, dan program pemerintah federal tertentu.

Perwakilan Partai Republik Michael McCaul, seorang veteran Kongres selama 19 tahun yang mengetuai Komite Intelijen DPR, mendesak para anggota partai yang menahan dukungan, untuk berhenti memblokir RUU belanja yang didukung Partai Republi.

Ia dalam waktu yang bersamaan juga meminta “jangan membawa RUU bipartisan ke lantai DPR”.

“Partai Republik perlu memberikan suara untuk rancangan undang-undang Partai Republik” untuk mencegah shutdown, kata McCaul dalam siaran ABC “This Week”.

Namun, beberapa dari mereka yang “menahan” tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah.

“RUU alokasi pendanaan tidak menyelesaikan masalah. Mereka hanya membuang-buang waktu saja,” kata Perwakilan Partai Republik Tony Gonzalez kepada CBS News dalam acara “Face the Nation”.

Pada Juni, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang peningkatan otoritas pinjaman AS yang merupakan hasil rembukan dengan McCarthy, yang juga menghasilkan pemotongan pengeluaran sebesar US$1,5 triliun selama 10 tahun.

Partai Republik yang berhaluan ultra-kanan ingin melangkah lebih jauh dengan pemotongan dana tambahan sebesar US$120 miliar untuk tahun fiskal baru, yang dapat berdampak pada program-program mulai dari pendidikan dan perlindungan lingkungan hingga penegakan lembaga pajak Internal Revenue Service dan penelitian medis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perwakilan Partai Republik Tim Burchett mengatakan kepada CNN bahwa ia sebelumnya tidak pernah memberikan suara untuk RUU pendanaan sementara, dan kali ini dia juga tidak akan melakukannya.

Ia memperingatkan bahwa jika McCarthy mengizinkan legislasi ini disahkan DPR dengan dukungan Demokrat, “Saya akan mempertimbangkan dengan tegas” langkah untuk mencopot jabatan McCarthy sebagai ketua DPR.

“Washington yang tidak berfungsi ini tidak dapat dilanjutkan,” ujar Burchett, mengacu pada cara Kongres menangani anggaran federal, yang berada di jalur defisit US$1,5 triliun untuk tahun fiskal yang berakhir pada Sabtu mendatang.

Menteri Transportasi Pete Buttigieg memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan ABC bahwa penutupan pemerintahan akan mengharuskan lembaganya untuk segera menangguhkan kursus pelatihan pengontrol lalu lintas udara pada saat perjalanan udara “kembali normal” setelah tingginya volume penundaan dan gangguan penerbangan tahun lalu.

Para asisten McCarthy tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar mengenai apakah negosiasi RUU ini berlanjut pada Minggu.

Namun, dia telah mengupayakan RUU berdurasi 30 hari yang akan menjaga kantor-kantor pemerintahan tetap buka, ditambah dengan rencana keamanan perbatasan yang ketat yang bakal menunda sebagian besar imigrasi ke AS, pada saat pencari suaka di perbatasan dengan Meksiko mencapai rekor tertinggi.

Bahkan, beberapa anggota Senat dari Partai Republik yang paling konservatif pada Ahad meminta rekan-rekan mereka di DPR untuk berhenti memblokir RUU sementara ini.

“Kami ingin DPR memulai proses mengirimkan CR kepada kami untuk menjaga pemerintahan tetap terbuka dan berfungsi,” kata Senator Marsha Blackburn kepada Fox Business News.

Menyebut keinginan kubu sayap kanan Republik untuk melakukan penyelidikan terhadap Biden dan beberapa pejabat tinggi pemerintahan lainnya, Blackburn menambahkan: “Jika Anda menutup pemerintahan, Anda tidak dapat melanjutkannya.”

Pilihan Editor: Amerika Serikat Terancam Shutdown, Begini Dampaknya ke Operasional Pemerintahan Joe Biden

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahmoud Abbas: Veto AS Melibatkan Mereka dalam 'Kejahatan Perang' Israel

5 jam lalu

Utusan Palestina untuk PBB Riyad al-Mansour.  ANTARA
Mahmoud Abbas: Veto AS Melibatkan Mereka dalam 'Kejahatan Perang' Israel

Mahmoud Abbas mengatakan veto AS terhadap resolusi DK PBB membuat negara tersebut terlibat dalam kejahatan perang terhadap warga Palestina.


Pertempuran Meningkat di Seluruh Gaza setelah AS Veto Gencatan Senjata

5 jam lalu

Ekspresi seorang anak laki-laki Palestina setelah serangan Israel di sebuah rumah, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 9 Desember 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Pertempuran Meningkat di Seluruh Gaza setelah AS Veto Gencatan Senjata

AS memveto resolusi DK PBB untuk lindungi sekutunya dari tuntutan gencatan senjata meski melihat kesenjangan janji Israel dan hasil di lapangan.


Amerika Serikat dan Meksiko Ajukan Diri Jadi Tuan Ruah Piala Dunia Wanita 2027

9 jam lalu

Sejumlah pemain Timnas Wanita Amerika Serikat, merayakan kemenangan timnya di ajang Piala Concacaf Wanita di Estadio BBVA, Monterrey, Meksiko, 18 Juli 2022. REUTERS/Pilar Olivares
Amerika Serikat dan Meksiko Ajukan Diri Jadi Tuan Ruah Piala Dunia Wanita 2027

Amerika Serikat dan Meksiko mengajukan diri menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia Wanita 2027.


Israel Serang Gaza setelah Upaya Gencatan Senjata PBB Gagal

10 jam lalu

Asap mengepul di atas Gaza, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, terlihat dari Israel selatan, 8 Desember 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Israel Serang Gaza setelah Upaya Gencatan Senjata PBB Gagal

Israel melanjutkan serangannya terhadap pejuang Hamas dan warga sipil Palestina di Gaza setelah AS memveto upaya luar biasa PBB untuk gencatan senjata


Bertemu Blinken, Menlu Arab Saudi: Perdamaian Dunia Terancam oleh Perang Gaza

11 jam lalu

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di Washington Sabtu dini hari. SPA
Bertemu Blinken, Menlu Arab Saudi: Perdamaian Dunia Terancam oleh Perang Gaza

Menlu Arab Saudi mengatakan kepada Blinken bahwa langkah mendesak harus diambil untuk mencapai gencatan senjata di Gaza


Kelompok Lingkungan di Arena COP28 Desak Stop Perdagangan Gas Alam Cair

12 jam lalu

Aktivis iklim melakukan protes untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, 3 Desember 2023. REUTERS/Thaier Al Sudani
Kelompok Lingkungan di Arena COP28 Desak Stop Perdagangan Gas Alam Cair

Kelompok lingkungan hidup di arena COP28 mendesak diakhirinya ekspansi LNG untuk menghentikan 'kekacauan iklim'.


AS Tuai Kecaman karena Memveto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB

13 jam lalu

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, berbicara di Dewan Keamanan PBB pada 8 Desember 2023. REUTERS
AS Tuai Kecaman karena Memveto Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB

Amerika Serikat menghadapi kritik luas setelah memveto resolusi DK PBB untuk gencatan senjata di Gaza


Pemerintahan Biden Desak Kongres AS Setujui Penjualan 45.000 Peluru untuk Tank Israel

15 jam lalu

Seorang tentara Israel berdiri di atas tank Merkava dekat perbatasan Israel-Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Palestina Hamas, Israel 23 November 2023. Tank Merkava dilengkapi dengan senapan mesin koaksial 12,7 mm dan senapan mesin 7,62 mm, dan juga memiliki pelontar granat Mk 19 dan mortir 60 mm yang dioperasikan secara internal hingga 12 x granat asap. REUTERS/Alexander Ermochenko
Pemerintahan Biden Desak Kongres AS Setujui Penjualan 45.000 Peluru untuk Tank Israel

Pemerintahan Biden mendesak Kongres AS untuk menyetujui penjualan 45.000 peluru tank Merkava Israel untuk digunakan dalam serangan ke Gaza


Menlu Arab Saudi: AS Larang Menlu Palestina Berbicara Sebagai Syarat Visa

16 jam lalu

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki. REUTERS
Menlu Arab Saudi: AS Larang Menlu Palestina Berbicara Sebagai Syarat Visa

Menlu Arab Saudi menuding AS melarang Menlu Palestina berbicara kepada media sebagai syarat mendapatkan visa


AS Beri Sanksi Puluhan Orang di Seluruh Dunia atas Pelanggaran HAM

16 jam lalu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan para pemimpin hak asasi manusia di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 7 Desember 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
AS Beri Sanksi Puluhan Orang di Seluruh Dunia atas Pelanggaran HAM

Setahun terakhir, Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada lebih dari 150 individu dan entitas di banyak negara terkait Pelanggaran HAM.