TEMPO.CO, Jakarta - Larangan jilbab bagi atlet Prancis di Olimpiade Paris 2024 yang diumumkan oleh menteri olahraga negara itu telah memicu kemarahan di media sosial. Banyak netizen menyebutnya Islamofobia, meski yang lain memuji tindakan tersebut.
Berbicara dalam acara 'Sunday In Politics' di France 3 TV, Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera mengatakan bahwa tidak ada anggota delegasi Prancis yang diizinkan mengenakan jilbab dan menyatakan dukungannya terhadap “sekularisme ketat,” menurut beberapa pemberitaan media.
“Kami setuju dengan keputusan sistem peradilan baru-baru ini yang juga diungkapkan dengan jelas oleh Perdana Menteri, mendukung sekularisme yang ketat dalam olahraga. Artinya pelarangan segala bentuk dakwah dan netralitas sektor publik. Artinya, anggota delegasi kami, di tim olahraga kami, tidak akan mengenakan kerudung,” kata Oudea-Castera.
Larangan ini muncul di tengah serangkaian peraturan di Perancis yang melarang pakaian keagamaan apa pun di lembaga-lembaga publik. Hal ini termasuk di kantor pemerintah, sekolah, dan universitas sebagai bagian dari ideologi laïcité atau sekularisme yang dipaksakan negara.
Pernyataan menteri olah raga tersebut memicu perdebatan sengit di media sosial, dengan beberapa pengguna mengecam larangan tersebut sebagai Islamofobia, sementara yang lain memuji larangan tersebut karena menjunjung tinggi sekularisme.
“Negara ini mempunyai masalah dengan Islam, saya mengatakannya dengan lantang dan jelas dan semua orang – tanpa kecuali – mengetahuinya,” tulis seorang pengguna yang diidentifikasi sebagai Mehdi di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Pengguna lain bernama Hassen Hammou mempertanyakan keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu akan membuat olahraga tidak dapat diakses oleh banyak atlet, sebagian besar perempuan Muslim.
“Mendemokratisasikan olahraga berarti menjadikannya dapat diakses oleh semua orang,” tulisnya di X.
Para pendukung larangan tersebut mengatakan bahwa keputusan tersebut mendukung cita-cita sekularisme Prancis dan para atlet sangat mematuhi peraturan tersebut.
“Kekhususan sekularisme Perancis adalah modernitas yang tidak dimiliki negara-negara Anglo-Saxon. Yang eksklusif adalah membedakan diri sendiri, memisahkan diri dari orang lain, dengan pakaian keagamaan yang tidak jelas,” tulis seorang pengguna yang diidentifikasi sebagai Erik Verhagen, di X.
Pengguna lain berpendapat bahwa tidak menerima sekularisme dalam olahraga dapat menyebabkan penolakan lebih lanjut terhadap peraturan.
“Jika mereka tidak menerima peraturan sekularisme hari ini, besok mereka juga tidak akan menerima peraturan olahraga!,” tulis seorang pengguna bernama Paule Adda di X.
Pertandingan Olimpiade Paris akan diadakan tahun depan dari 26 Juli hingga 11 Agustus di ibu kota Prancis. Beberapa atlet dan pejabat olahraga non-Prancis diperkirakan akan mengenakan jilbab karena Komite Olimpiade Internasional mengizinkannya dan tidak menganggap jilbab sebagai simbol agama melainkan simbol budaya.
Sejak 2014, FIFA juga memperbolehkan pemainnya mengenakan hijab. Pada Juli tahun ini, bek Maroko Nouhaila Benzina menjadi pemain bercadar pertama di Piala Dunia.
Sepanjang tahun lalu, sekelompok pesepakbola, yang dikenal sebagai “Les Hijabeuses,” melobi Federasi Sepak Bola Prancis untuk membatalkan larangan tersebut. Mereka bertemu dengan pejabat dan bahkan melancarkan protes di markas federasi, namun tidak membuahkan hasil.
Menurut laporan media, kelompok tersebut telah mengajukan permohonan kepada Dewan Negara untuk menentang keputusan FFF yang melarang penggunaan penutup kepala, namun pada bulan Juni, permohonan mereka ditolak dan Dewan Negara menguatkan larangan tersebut.
Pilihan Editor: MA Prancis Tolak Banding Soal Larangan Abaya Muslim di Sekolah
AL ARABIYA
