TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Amerika Serikat terancam tutup atau shutdown jika dalam pekan ini Washington kehabisan dana untuk memfasilitasi operasional pemerintah sepenuhnya. Jika hal ini sampai terjadi atau jika Kongres gagal menyediakan dana untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober 2023, maka layanan pemerintah Amerika Serikat akan terganggu, dan ratusan ribu PNS akan cuti tanpa dibayar. PNS yang bertugas untuk layanan penting tetap bekerja, namun tidak digaji.
Di Amerika Serikat, shutdown terjadi ketika pemerintah gagal dalam memberlakukan legislasi perihal pendanaan atau tindakan pendanaan sementara untuk membiayai operasi pemerintahan pada tahun fiskal berikutnya. Konsep ini lahir sejak sebuah penafsiran terhadap Undang-Undang Anti Kekurangan atau Antideficiency Act tahun 1884 yang mengatur bahwa “penyimpangan alokasi” karena kebuntuan politik dalam rancangan legislasi mengharuskan pemerintah untuk membatasi kegiatan dan layanan yang ada.
Selain itu, operasional yang dianggap tidak penting harus ditutup, pekerja yang tidak memegang jabatan krusial harus diberhentikan sementara, dan hanya staf yang memegang jabatan penting di departemen yang mencakup keselamatan jiwa manusia atau perlindungan properti akan dipertahankan.
Pemerintahan Amerika Serikat pernah mengalami shutdown beberapa kali. Pertama pada 1980 dan terakhir pada 2018 sampai 2019. Banyak lembaga pemerintah belum memperbarui rencana yang telah mereka persiapkan sebelumnya jika terjadi shutdown. Melansir dari rencana-rencana yang dihimpun Reuters, berikut adalah layanan yang akan tetap buka dan apa yang akan ditutup jika shutdown terjadi:
Militer
Dua juta personel militer Amerika Serikat akan tetap berada di pos mereka, namun sekitar separuh dari 800 ribu PNS di Pentagon akan diberhentikan. Kontrak yang diberikan sebelum penutupan akan terus berlanjut, dan Pentagon dapat memberikan pesanan baru untuk pasokan atau layanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Sementara itu, kontrak baru termasuk pembaruan atau perpanjangan tidak akan diberikan.
Pembayaran kepada kontraktor pertahanan seperti Boeing, Lockheed Martin, dan RTX mungkin tertunda. Administrasi Keamanan Nuklir Nasional milik Departemen Energi akan terus mempertahankan senjata nuklir.
Penegakan Hukum
Menurut rencana kedaruratan, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat pada 2021, agen-agen di FBI, Drug Enforcement Administration (DEA) dan lembaga penegak hukum federal lainnya akan tetap bekerja, dan staf penjara akan terus bekerja.
Penuntutan pidana, termasuk dua kasus federal terhadap mantan Presiden Donald Trump, akan terus berlanjut. Sebagian besar litigasi perdata akan ditunda. Bantuan kepada departemen kepolisian setempat dan hibah lainnya mungkin tertunda.
Agen Patroli Perbatasan dan penegakan imigrasi akan terus bekerja, begitu pula petugas bea cukai, menurut rencana Kementerian Keamanan Dalam Negeri pada 2022. Secret Service dan Penjaga Pantai juga akan melanjutkan operasinya. Sebagian besar pekerja perlindungan konsumen di Komisi Perdagangan Federal akan diberhentikan, begitu pula separuh dari karyawan antitrust.
Pengadilan Federal
Pengadilan federal di Amerika Serikat memiliki cukup dana untuk tetap buka hingga setidaknya 13 Oktober 2023, tetapi kegiatan mungkin akan dikurangi setelah tanggal tersebut. Sedangkan Mahkamah Agung akan tetap buka.
Transportasi
Petugas keamanan bandara dan pekerja pengatur lalu lintas udara akan diminta untuk bekerja, menurut rencana darurat terbaru, namun diperkirakan ketidakhadiran dapat menjadi masalah. Beberapa bandara harus menghentikan operasinya selama penutupan pada 2019 ketika para pengawas lalu lintas menyatakan sakit.
Pelatihan bagi pengawas lalu lintas udara baru akan dihentikan, dan Menteri Transportasi Pete Buttigieg memperingatkan hal ini dapat memperburuk kondisi kekurangan pekerja. Beberapa proyek infrastruktur besar mungkin mengalami penundaan karena tinjauan lingkungan dan perizinan akan terganggu, menurut Gedung Putih.
Hubungan Luar Negeri
Kantor kedutaan dan konsulat Amerika Serikat akan tetap buka berdasarkan rencana penutupan Kementerian Luar Negeri pada 2022. Pemrosesan paspor dan visa akan terus berlanjut selama terdapat biaya yang cukup untuk membiayai operasional. Perjalanan dinas, pidato, dan acara lainnya yang tidak penting akan dibatasi. Beberapa program bantuan luar negeri juga bisa kehabisan dana.
Taman Nasional dan Sumber Daya Alam
Belum jelas bagaimana shutdown ini akan berdampak terhadap taman nasional, monumen nasional, dan situs lainnya. Banyak yang tetap buka selama penutupan tahun 2018-2019, meski toilet dan meja informasi ditutup, serta pembuangan limbah dihentikan. Sementara saat shutdown pada 2013, mereka ditutup sepenuhnya.
Upaya pemadaman kebakaran hutan akan terus berlanjut, menurut rencana darurat Kementerian Pertanian pada 2020, meskipun penjualan kayu di lahan hutan nasional akan dibatasi dan izin rekreasi yang akan dikeluarkan lebih sedikit.
Sains
Menurut rencana darurat terbaru, penelitian ilmiah akan terganggu karena lembaga-lembaga seperti Institut Kesehatan Nasional, Institut Sains Nasional, dan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) akan memulangkan sebagian besar pekerjanya.
Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA) akan terus mendukung Stasiun Luar Angkasa Internasional dan melacak satelit, tetapi 17 ribu dari 18.300 karyawannya akan dirumahkan. Prakiraan cuaca dan peraturan perikanan akan terus berlanjut, begitu pula tinjauan paten dan merek dagang. Pengujian obat-obatan dan peralatan medis baru akan terus berlanjut.
Kesehatan
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) akan terus memantau wabah penyakit, meskipun kegiatan kesehatan masyarakat lainnya mungkin akan terganggu karena lebih dari separuh pekerjanya akan dirumahkan.
Institut Kesehatan Nasional akan memberhentikan sebagian besar stafnya dan menunda uji klinis baru untuk perawatan medis. Layanan kesehatan untuk para veteran dan penduduk asli Amerika akan terus berlanjut.
Sebagian besar inspeksi terhadap lokasi limbah berbahaya dan fasilitas air minum serta bahan kimia akan dihentikan. Inspeksi keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) kemungkinan tertunda.
Regulasi Finansial
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) akan merumahkan sekitar 90 persen dari 4.600 karyawannya dan menangguhkan sebagian besar aktivitas sehingga hanya menyisakan sedikit staf untuk menanggapi keadaan darurat.
Demikian pula, Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka (CFTC) akan merumahkan hampir seluruh karyawannya dan menghentikan pengawasan, penegakan hukum, dan regulasi, sesuai dengan rencana tahun 2021.
Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dan Kantor Pengawas Mata Uang akan tetap berjalan seperti biasa, karena mereka didanai oleh biaya industri dan bukan alokasi kongres.
Data Ekonomi
Laporan data ekonomi penting dari Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja akan ditangguhkan, termasuk laporan pengangguran bulanan, yang akan dirilis pada 6 Oktober, dan laporan harga yang akan dirilis pada minggu berikutnya. Laporan dari Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan juga mungkin tertunda, termasuk penjualan ritel dan pembangunan perumahan.
Jaminan Sosial, Pengobatan, dan Manfaat Lainnya
Administrasi Jaminan Sosial akan terus mengeluarkan tunjangan pensiun dan cacat, dan pembayaran akan dilanjutkan di bawah program kesehatan Medicare dan Medicaid.
Menurut rencana darurat tahun 2021, tunjangan bagi veteran militer pun akan terus berlanjut. Bantuan makanan yang diberikan melalui Program Bantuan Gizi Tambahan dapat terkena dampak karena toko kelontong tidak dapat memperbarui izinnya.
Pengumpulan Pajak
Badan pengumpulan pajak Internal Revenue Service (IRS) akan beroperasi seperti biasa, dan seluruh 83 ribu karyawannya akan terus dibayar karena pendanaan lembaga tersebut tidak akan habis masa berlakunya.
Tanggapan Bencana
Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) berisiko kehabisan dana untuk bantuan bencana dan proyek pemulihan jangka panjang.
Pendidikan
Pell Grants dan pinjaman mahasiswa akan terus dibayarkan, tetapi mungkin terganggu karena sebagian besar PNS di Kementerian Pendidikan akan dirumahkan. Menurut rencana badan tersebut pada 2021, penutupan berkepanjangan dapat “sangat membatasi” bantuan ke sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini juga dapat menunda dana yang akan diberikan pada akhir tahun.
Perawatan Anak
Menurut Gedung Putih, 10 ribu anak dari keluarga berpenghasilan rendah akan kehilangan akses terhadap program prasekolah Head Start.
Dukungan Bisnis Kecil
Administrasi Bisnis Kecil tidak akan bisa mengeluarkan pinjaman baru, tetapi pinjaman untuk bisnis yang terkena dampak bencana alam akan terus berlanjut.
Tenaga Kerja
Menurut Gedung Putih, inspeksi keselamatan tempat kerja akan dibatasi dan penyelidikan terhadap praktik upah yang tidak adil akan ditunda. Kemampuan Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB) untuk melakukan mediasi perselisihan perburuhan akan dibatasi karena hampir seluruh dari 1.200 karyawannya akan dirumahkan.
Gedung Putih
Pada penutupan pemerintahan tahun 2018-2019, Gedung Putih memberhentikan 1.100 dari 1.800 staf di Kantor Eksekutif Presiden. Beberapa kantor, seperti Dewan Keamanan Nasional, tetap lanjut dengan kekuatan penuh, sementara kantor lainnya seperti Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) dikurangi secara drastis.
Cuti di Gedung Putih dapat mempersulit penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat, oleh Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat.
Pengiriman Surat
Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) tidak akan terpengaruh karena tidak bergantung pada Kongres untuk pendanaan.
REUTERS
Pilihan Editor : Soal Konflik Pulau Rempang, Komisi III DPR RI Akui Belum Ada Jadwal Pemanggilan Para Pihak
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
