Hunter Biden Tuntut IRS karena Pengungkapan Pajaknya Melanggar Hukum

TEMPO.CO, Jakarta - Putra Presiden Joe Biden, Hunter Biden menggugat Dinas Pendapatan Internal AS (IRS) pada Senin, dengan tuduhan pengungkapan pajaknya yang melanggar hukum oleh pelapor yang bekerja untuk badan pajak AS.

Gugatan tersebut, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, berfokus pada pernyataan yang dibuat oleh agen IRS Gary Shapley dan Joseph Ziegler dalam wawancara media di tengah penyelidikan jangka panjang oleh Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pajak dan urusan bisnis Biden Jr.

Hunter Biden, 53, sedang berada di tengah pusaran politik, ketika anggota DPR dari Partai Republik melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap ayahnya yang berfokus pada dugaan hubungan antara praktik bisnisnya dan kebijakan ayahnya selama masa jabatan ayahnya sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017. Mereka telah sejauh ini belum memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Biden mendapat keuntungan dari bisnis putranya. Gedung Putih membantah melakukan kesalahan.

Hunter Biden adalah anak presiden AS yang sedang menjabat pertama yang didakwa melakukan tindak pidana. Jaksa pekan lalu mendakwanya dengan tiga dakwaan terkait fakta bahwa dia berbohong tentang penggunaan obat-obatan terlarang ketika membeli senjata api. Hunter Biden dan jaksa sebelumnya telah mencapai kesepakatan pembelaan mengenai pajak dan tuduhan senjata, namun kesepakatan itu gagal.

Gugatan Senin mengacu pada "lebih dari 20 wawancara yang disiarkan secara nasional dan tidak disetujui oleh kongres serta sejumlah pernyataan publik" oleh Shapley, Ziegler dan pengacara mereka tentang Hunter Biden. Shapley dan Ziegler telah bersaksi di Kongres sebagai pelapor tentang dugaan campur tangan politik dalam penyelidikan IRS terhadap pajak Biden. Departemen Kehakiman membantah adanya campur tangan semacam itu.

"Gugatan tersebut adalah tentang keputusan karyawan IRS, perwakilan mereka, dan pihak lain yang mengabaikan kewajiban mereka dan berulang kali dan dengan sengaja mengungkapkan dan menyebarkan informasi pengembalian pajak Tuan Biden yang dilindungi di luar pengecualian untuk melakukan pengungkapan dalam undang-undang," bunyi gugatan tersebut.

Biden meminta $1.000 untuk setiap pengungkapan informasi pajaknya yang tidak sah, pernyataan dari IRS, rencana keamanan data dari badan tersebut, pembuatan dokumen terkait pajak Biden, dan keringanan lainnya.

Komite Kehakiman DPR yang dipimpin Partai Republik menyebut gugatan tersebut sebagai “intimidasi” dalam sebuah postingan di media sosial. IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Hunter Biden pekan lalu juga mengajukan gugatan terhadap mantan ajudan Gedung Putih pada masa kepresidenan Donald Trump atas dugaan peran ajudan tersebut dalam publikasi gambar dan email yang memalukan.

Trump, yang mendukung penyelidikan pemakzulan, adalah presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali. Senat membebaskannya dua kali. Trump juga telah didakwa dalam empat kasus pidana tahun ini.

REUTERS

Pilihan Editor: Kadin: Potensi Pasar Nontradisional Amerika Latin dan Karibia Sangat Besar