TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah India dikabarkan ingin mengganti nama negaranya menjadi Bharat. Kontroversi itu bermula saat Presiden India Draupadi Murmu menyebut dirinya sebagai “Presiden Bharat” dalam undangan jamuan makan malam di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok 20 atau KTT G20 pada 7-9 September 2023 lalu di New Delhi.
Dalam foto undangan yang beredar luas di media sosial tersebut, tercantum “On the occasion of G20 Summit” dan di bawahnya terdapat keterangan “President of Bharat”. Alhasil, berbagai pihak mulai berspekulasi soal perubahan nama negara yang baru saja meluncurkan pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3 dan Aditya-L1 itu.
Lantas, mengapa India ingin mengubah nama menjadi Bharat?
Alasan India Ingin Ganti Nama Jadi Bharat
Bharat sesungguhnya bukanlah kosakata baru bagi India. Karena undangan yang diterbitkan oleh badan konstitusi India selalu menyebutkan kata “Bharat” jika teksnya dalam bahasa Hindi, sedangkan nama “India” digunakan untuk undangan berbahasa Inggris.
Namun, kata “Bharat” kali ini dituliskan dalam undangan makan malam KTT G20 berbahasa Inggris. Hal itulah yang memicu kontroversi dan menimbulkan berbagai pertanyaan, salah satunya, apakah negara yang berhasil mendarat di bulan setelah Amerika Serikat, China, dan Uni Soviet tersebut benar-benar ingin mengubah nama negaranya.
Selama bertahun-tahun pemerintahan nasionalis Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, nama-nama kota kolonial telah direvisi guna menekan mentalitas perbudakan. Para kritikus pun mulai mendorong pemerintah untuk merealisasikan penggunaan istilah “Bharat” setelah kontroversi undangan makan malam G20.
Selain Bharat, India juga dikenal dengan julukan Bharata dan Hindustan. Sebagaimana bagian pertama pembukaan konstitusi India dinyatakan bahwa “Kami, rakyat India…,” kemudian dikatakan “India, yaitu Bharat, akan menjadi negara kesatuan.”
