Dinyatakan Persona Non Grata, Utusan Khusus PBB untuk Sudan Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - Utusan Khusus PBB untuk Sudan Volker Perthes mengundurkan diri, lebih dari tiga bulan setelah Sudan menyatakan dia persona non grata atau tidak diterima. Ini terjadi setelah perselisihan antara faksi yang bersaing meledak menjadi perang sejak April lalu.

"Saya berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal untuk kesempatan dan kepercayaannya kepada saya, tetapi saya telah meminta dia untuk melepas saya dari tugas ini," kata Perthes di depan Dewan Keamanan PBB pada Rabu. Ia telah menjabat selama 2,5 tahun.

Sudan menyatakan Perthes sebagai persona non grata (tidak lagi diterima di negara tersebut) pada Juni. Perthes bekerja dari luar Sudan setelah itu. PBB pada saat itu menegaskan bahwa personel PBB tidak bisa dinyatakan sebagai persona non grata.

Angkatan bersenjata Sudan SAF yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat RSF mulai berperang pada April yang memicu krisis kemanusiaan.

Lebih dari sejuta orang telah mengungsi ke negara tetangga, menghindari kekerasan etnis dan seksual yang terjadi.

"Apa yang dimulai sebagai konflik antara dua formasi militer dapat berubah menjadi perang sipil besar-besaran," Perthes mengingatkan.

Perthes mengatakan kepada 15 anggota Dewan Keamanan bahwa "kecil keraguan atas siapa bertanggung jawab atas apa" dalam konflik tersebut.

"Seringkali pengeboman udara sembarangan dilakukan oleh pemilik angkatan udara, yaitu militer Sudan atau SAF. Kebanyakan dari kekerasan seksual, penjarahan dan pembunuhan terjadi di area yang dikuasai oleh paramiliter RSF dan dilakukan atau ditoleransi oleh RSF dan sekutu mereka," tutur dia dalam pertemuan dewan terakhirnya.

Perthes juga mengatakan kedua pihak secara sewenang-wenang menangkap, menahan dan "bahkan menyiksa warga sipil". Ada juga laporan mengenai pembunuhan di luar hukum.

Perang di Sudan dimulai empat tahun setelah pemberontakan rakyat menggulingkan Presiden Omar al-Bashir. Ketegangan antara militer dan RSF, yang bergabung melakukan kudeta pada 2021, meledak menjadi pertikaian mengenai rencana mengintegrasikan pasukan mereka sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan sipil.

Walaupun beberapa negara telah berusaha memediasi, tidak ada yang berhasil menghentikan peperangan.

Burhan sebelumnya telah menunjukkan penolakan atas Perthes, dan sebelum perang pecah pendukung Bashir menggelar aksi protes di depan kantor misi Perthes.

Pilihan Editor: Serangan Udara Tewaskan 40 Warga Sipil di Pasar Ibu Kota Sudan

REUTERS