Pemerintah Militer Gabon Tunjuk Mantan Pemimpin Oposisi sebagai Perdana Menteri

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah militer Gabon, yang merebut kekuasaan melalui kudeta pekan lalu, menunjuk mantan pemimpin oposisi, Raymond Ndong Sima, sebagai perdana menteri pemerintahan transisi.

Sima, seorang ekonom berusia 68 tahun, adalah seorang kritikus vokal terhadap Presiden Ali Bongo, yang digulingkan oleh perwira militer pada 30 Agustus. Sima menjabat sebagai perdana menteri Bongo dari 2012 hingga 2014.

Ia kemudian mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, dan sekali lagi sebagai bagian dari koalisi oposisi tahun ini.

Pengangkatannya, yang diumumkan di televisi pemerintah pada Kamis, dibuat melalui keputusan orang kuat baru, Jenderal Brice Oligui Nguema, yang dilantik sebagai presiden sementara pada Senin.

Dalam pidato pelantikannya, Oligui berjanji untuk mengadakan “pemilihan umum yang bebas, transparan dan kredibel” untuk memulihkan pemerintahan sipil, tetapi tidak memberikan jangka waktu.

Bongo, yang berkuasa sejak 2009, menggantikan ayahnya Omar Bongo, yang memerintah negara produsen minyak Afrika Tengah itu selama 42 tahun. Pemerintahan dinasti keluarga tersebut telah menimbulkan ketidakpuasan yang luas, dengan para kritikus mengatakan keluarga Bongo tidak berbuat banyak dalam membagi kekayaan Gabon kepada 2,3 juta penduduknya.

Kudeta tersebut disambut dengan kegembiraan di ibu kota Libreville, dan pemerintah militer bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, melantik Jenderal Brice Oligui Nguema sebagai presiden sementara pada Senin.

Para perwira militer membacakan dekrit di televisi pemerintah pada Kamis yang mengumumkan bahwa Sima telah ditunjuk sebagai perdana menteri.

Nguema menjanjikan reformasi ekonomi dan mengatakan dia akan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil, meski dia belum mengatakan kapan.

Abdou Abarry, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB di Afrika Tengah, bertemu Nguema di Libreville pada Rabu dan mengatakan kepadanya bahwa PBB akan membantu negara tersebut dalam memulai awal yang baru.

“Setelah kami mengetahui peta jalannya, jadwalnya, dan setelah pemerintah ditunjuk, berbagai lembaga kami akan melakukan kontak yang diperlukan dan terus mendukung Gabon,” katanya setelah pertemuan tersebut, dalam sambutannya yang disiarkan di Gabon24 TV.

Kudeta di Gabon adalah yang kedelapan dalam tiga tahun terakhir di Afrika Barat dan Tengah, meskipun pelaksanaannya sangat berbeda dari pengambilalihan militer baru-baru ini di Niger.

Berbeda dengan Niger, di Gabon belum terlihat adanya sentimen anti-Prancis dan pro-Rusia, dan para jenderal yang berkuasa di Libreville tampak terbuka untuk berdialog dengan organisasi-organisasi internasional, yang dihindari oleh rekan-rekan mereka di Niamey.

Blok regional Afrika Tengah, ECCAS, menangguhkan Gabon pada Senin tetapi mengirim presiden Republik Afrika Tengah, Faustin-Archange Touadéra, sebagai wakilnya untuk bertemu dengan Nguema.

Touadéra mengatakan kepada wartawan bahwa dia juga bertemu Ali Bongo dengan izin Nguema. Dia tidak mengungkapkan rincian tentang keadaan atau keadaan Bongo, hanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut membuahkan hasil.

Bongo telah menjadi tahanan rumah setelah kudeta, tetapi pemerintah militer mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu bahwa dia sekarang bebas dan dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk pemeriksaan kesehatan jika dia menginginkannya.

Pilihan Editor: Bebas dari Tahanan Rumah, Militer Gabon Izinkan Presiden Terguling ke Luar Negeri 

AL JAZEERA