TEMPO.CO, Jakarta - Berita top 3 dunia kemarin diisi dengan kabar seputar KTT ASEAN 2023. Berita pertama dimulai dari Sekjen PBB yang memuji Indonesia dan Vietnam karena merintis kemitraan transisi energi.
Kedua dari top 3 dunia adalah PM Kanada yang membuat heboh karena memboyong putranya ke acara KTT ASEAN 2023. Terakhir yaitu tentang pernyataan Jokowi di depan AS dan Cina tentang perang. Berikut selengkapnya:
1. Sekjen PBB Apresiasi Indonesia dan Vietnam Perintis Kemitraan Transisi Energi
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali menanggapi tentang transisi energi dalam KTT ke-13 ASEAN-PBB. Ia mengatakan ASEAN secara unik diposisikan untuk menjadi pemimpin transisi energi yang bersifat global, berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan.
"Saya memuji negara-negara anggota ASEAN yang merintis kemitraan transisi energi yang adil, seperti Indonesia dan Vietnam," kata Antonio di Jakarta Convention Center, Kamis, 7 September 2023.
Namun, ia menilai perlu ambisi yang lebih besar agar dunia bisa memulai revolusi energi terbarukan yang adil dan inklusif. Selain itu, ia menekankan perlunya dukungan yang lebih besar terhadap upaya-upaya yang dilakukan.
Dalam hari terakhir KTT ASEAN ke-43 ini, PBB meminta agar ASEAN untuk terus ikut serta melakukan penyelamatan terhadap krisis iklim. Sebab, menurut Antonio, ASEAN merupakan salah satu kawasan yang paling kaya akan keanekaragaman hayati dan sangat rentan terhadap bencana alam.
"Kita masih bisa memanfaatkan dampaknya dan memenuhi tujuan Perjanjian Paris," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sumber daya juga berperan penting dalam tindakan menyelamatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Karena itu, PBB menyerukan perubahan struktural yang lebih mendalam untuk menjadikan kerangka kerja global. Termasuk sistem Bretton Woods, yang dinilai lebih mewakili realitas ekonomi dan politik saat ini, dan juga lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang.
Antonio mengaku telah mengajukan pakta solidaritas iklim di mana semua penghasil emisi besar melakukan upaya ekstra untuk mengurangi emisi. Di dalamnya, PBB meminta negara-negara kaya mendukung negara-negara berkembang untuk melakukan hal tersebut. Adapun negara-negara maju didorong untuk mencapai net zero pada 2040. Sedangkan negara-negara berkembang sesegera mungkin pada 2050.