TEMPO.CO, Jakarta - Para perwira militer di negara penghasil minyak Gabon mengatakan mereka telah merebut kekuasaan pada Rabu, 30 Agustus 2023, dan menempatkan Presiden Ali Bongo dalam tahanan rumah. Mereka juga telah menunjuk seorang pemimpin baru setelah badan pemilu negara Afrika Tengah tersebut mengumumkan bahwa Bongo telah memenangkan masa jabatannya yang ketiga.
Mengatakan bahwa mereka mewakili angkatan bersenjata, para perwira tersebut menyatakan di televisi bahwa hasil pemilu dibatalkan, perbatasan ditutup dan lembaga-lembaga negara dibubarkan, setelah pemungutan suara yang menegangkan yang diperkirakan akan memperpanjang kekuasaan dinasti Bongo selama lebih dari setengah abad.
Dalam beberapa jam, para jenderal bertemu untuk membahas siapa yang akan memimpin transisi dan menyetujui dengan suara bulat untuk menunjuk Jenderal Brice Oligui Nguema, mantan kepala pengawal presiden, menurut pidato lain yang disiarkan televisi.
Sementara itu, dari tahanan di kediamannya, Bongo mengajukan permohonan melalui pernyataan video kepada sekutu asing, meminta mereka untuk berbicara atas nama dia dan keluarganya. Dia bilang dia tidak tahu apa yang terjadi.
Penderitaan Bongo merupakan kebalikan dramatis dari Rabu dini hari ketika komisi pemilihan menyatakan dia sebagai pemenang pemilu yang disengketakan pada Sabtu.
Tanda-tanda kudeta di Gabon muncul hanya beberapa minggu setelah anggota pengawal presiden di Niger merebut kekuasaan dan mendirikan junta.
Para perwira sebut Gabon hadapi krisis
Para perwira Gabon, yang menamakan diri mereka Komite Transisi dan Pemulihan Institusi, mengatakan bahwa negara tersebut sedang menghadapi "krisis kelembagaan, politik, ekonomi, dan sosial yang parah", dan bahwa pemungutan suara pada 26 Agustus tidak dapat dipercaya.
Mereka juga mengatakan telah menangkap putra presiden, Noureddin Bongo Valentin, dan lainnya karena korupsi dan makar.
Belum ada komentar dari pemerintahan Gabon.
Seperti diketahui, Bongo mengambil alih kekuasaan pada 2009 setelah kematian ayahnya, Omar, yang memerintah sejak 1967. Para penentangnya mengatakan keluarga tersebut tidak berbuat banyak dalam membagi kekayaan minyak dan pertambangan negara tersebut kepada 2,3 juta penduduknya.
