Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

TEMPO.CO, BANGKOK – Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sedang mempersiapkan dokumentasi untuk merancang permintaan pengampunan dari Kerajaan Thailand. Soal kapan pengajuannya, itu tergantung kondisinya.

Pengacara Thaksin, Winyat Chartmontri mengatakan kepada Reuters Thaksin sedang memprosesnya sendiri. “Saat ini sedang dalam tahap persiapan dokumentasi dan penyusunan permohonan,” katanya, Rabu, 30 Agustus 2023.

Winyat menambahkan tim hukum belum melihat permintaan tersebut. Waktu pengajuan permohonan itu tergantung pada kebijaksanaan Thaksin sendiri.

Thaksin kembali ke Thailand pekan lalu setelah menghabiskan 15 tahun di luar negeri dalam pengasingan diri. Setelah mendarat dengan jet pribadi, ia dipindahkan ke penjara untuk menjalani hukuman delapan tahun atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan yang tersisa dari masa kekuasaannya.

Beberapa jam setelah kedatangannya, Srettha Thavisin dari partai Pheu Thai yang didukung keluarga Shinawatra melakukan pemungutan suara di parlemen untuk menjadi perdana menteri. 

Perkembangan politik yang terjadi memunculkan spekulasi bahwa Thaksin telah mencapai kesepakatan dengan mantan musuhnya di kalangan militer konservatif dan royalis di negara itu yang menggulingkan pemerintahannya pada 2017, 2006, dan 2014. Thaksin dan Partai Pheu Thai membantahnya.

Pada malam pertamanya di Thailand, Thaksin dipindahkan ke rumah sakit polisi karena nyeri dada dan tekanan darah tinggi.

Meski sudah 15 tahun absen, Thaksin masih mendominasi politik Thailand. Ia terkenal dengan kebijakan populisnya seperti layanan kesehatan universal dan pemberian uang tunai. Partai-partai setia kepadanya telah memenangkan setiap pemilu dalam 20 tahun terakhir hingga 2023.

Kelompok anti-Thaksin telah mengajukan petisi kepada departemen pemasyarakatan untuk menghalangi segala upaya untuk mendapatkan pengampunan, dengan alasan bahwa kasus korupsi tidak boleh mendapat grasi.

REUTERS

Pilihan editor: Dikritik Apa-apa Dipajakin, Sri Mulyani: 43,5 Persen Insentif Pajak Dinikmati Masyarakat Rumah Tangga