TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Libya menskors Menteri Luar Negeri Najla Mangoush pada hari Minggu, 28 Agustus 2023, dan merujuknya untuk penyelidikan setelah Israel mengatakan Menlu Eli Cohen telah bertemu dengannya pekan lalu meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan formal.
Israel menyatakan, pada pertemuan di Italia tersebut, kedua menteri membahas kemungkinan kerja sama. Pernyataan ini memicu protes kecil di Libya, yang tidak mengakui Israel.
Kementerian Luar Negeri Libya mengatakan Mangoush telah membantah pertemuan dengan perwakilan Israel dan bahwa apa yang terjadi adalah "pertemuan biasa yang tidak dipersiapkan selama pertemuan di Kementerian Luar Negeri Italia."
Pernyataan kementerian Libya mengatakan interaksi tersebut tidak mencakup “diskusi, perjanjian atau konsultasi apa pun” dan menambahkan bahwa kementerian tersebut “memperbarui penolakannya secara menyeluruh dan mutlak terhadap normalisasi” dengan Israel.
Sejak tahun 2020 Israel melakukan normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan melalui apa yang disebut "perjanjian Abraham" yang ditengahi oleh Amerika Serikat.
“Saya berbicara dengan menteri luar negeri tentang potensi besar kedua negara dari hubungan mereka,” kata Cohen dari Israel dalam sebuah pernyataan.
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani, kata Kementerian Luar Negeri Israel, seraya menambahkan bahwa mereka telah membahas kemungkinan kerja sama dan bantuan Israel dalam masalah kemanusiaan, pertanian, dan pengelolaan air.
Cohen mengatakan dia telah berbicara dengan Mangoush tentang pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya.
Kebijakan luar negeri Libya diperumit oleh konflik bertahun-tahun dan perpecahan internal yang sengit mengenai kendali pemerintah dan legitimasi setiap langkah yang diambil oleh pemerintahan Tripoli.
Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) dibentuk pada awal tahun 2021 melalui proses perdamaian yang didukung oleh PBB, tetapi legitimasinya ditentang sejak awal tahun 2022 oleh parlemen yang berbasis di wilayah timur setelah upaya ymenyelenggarakan pemilu gagal.
Langkah kebijakan luar negeri GNU sebelumnya, termasuk perjanjian yang dicapai dengan Turki, telah ditolak oleh parlemen dan mendapat tantangan hukum.
Dewan Kepresidenan, yang berfungsi sebagai kepala negara, mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu meminta Perdana Menteri Abdulhamid al-Dbeibah untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi.
Dewan Tinggi Negara, yang berperan sebagai penasihat dalam politik Libya, menyuarakan “keterkejutannya” atas laporan pertemuan tersebut dan mengatakan mereka yang terlibat “harus dimintai pertanggungjawaban.”
REUTERS
Pilihan Editor Top 3 Dunia: Pelemahan Ekonomi Cina, Sukses Pengusaha Tegal di AS, Pilot Ukraina Tewas
