TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi penguasa Malaysia mempertahankan kendali atas tiga negara bagian dalam pemilihan regional pada Sabtu, 12 Agustus 2023, meskipun hasil resmi menunjukkan oposisi konservatif semakin populer dalam tantangan untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Pemilihan di enam negara bagian Malaysia - Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah - tidak akan berdampak langsung pada mayoritas dua pertiga suara Anwar di parlemen, tetapi secara luas dipandang sebagai referendum atas pemerintahan koalisinya yang berusia sembilan bulan.
Data dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan aliansi multi-etnis Anwar yang progresif telah terpilih kembali di tiga negara bagian yang dipegangnya sebelum pemungutan suara Sabtu - termasuk negara bagian terkaya Malaysia, Selangor, yang mengelilingi ibu kota Kuala Lumpur.
Perikatan Nasional, blok oposisi yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan didukung oleh partai Islam konservatif, juga menguasai ketiga negara bagian itu sambil membangun terobosan yang telah dibuatnya di antara mayoritas Muslim Melayu di negara itu.
Menanggapi hasil tersebut, Anwar mengatakan kepada wartawan bahwa koalisi yang berkuasa akan "terus bekerja keras melayani rakyat sejalan dengan keinginan kami untuk membangun Malaysia".
Perikatan berusaha menampilkan dirinya bersih dari korupsi, dan mengecam keras Anwar karena membentuk aliansi dengan mantan saingan koalisinya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang tercemar korupsi, untuk mendapatkan mayoritas di parlemen.
Survei opini yang dilakukan menjelang pemungutan suara Sabtu juga menunjukkan kekhawatiran yang kuat di kalangan pemilih atas masalah ekonomi seperti kenaikan harga, pertumbuhan yang melambat, dan melemahnya mata uang ringgit.
Asyraf Zainal Ludin, seorang pemilih Melayu berusia 28 tahun di distrik Selangor di Selayang, berharap inisiatif yang diumumkan oleh pemerintah Anwar akan menghidupkan kembali perekonomian.
"Mudah-mudahan siapa pun yang menang bisa membuat perubahan untuk negara ini, khususnya di Selayang," ujarnya kepada Reuters di luar tempat pemungutan suara.
Sejak berkuasa, Anwar fokus memperkenalkan reformasi ekonomi dan institusional, termasuk mengurangi subsidi untuk orang kaya, melonggarkan aturan daftar perusahaan, dan menghapus hukuman mati wajib.
Namun, para kritikus telah menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap konten online dan meningkatnya intoleransi terhadap komunitas LGBT di negara itu. Anwar mengatakan hak LGBT tidak akan diakui oleh pemerintahannya.
REUTERS
Pilihan Editor: Top 3 Dunia: Israel Ringankan Dakwaan Pembunuh Bocah Palestina hingga Kebakaran di Hawaii
