TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Pakistan dibubarkan oleh presiden atas saran Perdana Menteri Shehbaz Sharif Rabu malam, 9 Agustus 2023. Langkah ini diambil demi menyiapkan panggung untuk pemilihan nasional di tengah krisis politik dan ekonomi.
Usul itu datang tiga hari sebelum masa jabatan lima tahun parlemen berakhir pada 12 Agustus. Ini akan diikuti dengan pemerintahan sementara yang akan dipilih oleh Sharif dan seorang pemimpin oposisi di parlemen untuk mengadakan pemilihan baru dalam 90 hari.
Sharif akan memulai diskusi dengan pemimpin oposisi pada Kamis untuk memilih dari kandidat yang direkomendasikan dari kedua belah pihak untuk dicalonkan sebagai perdana menteri sementara.
Pemungutan suara, bagaimanapun, dapat ditunda beberapa bulan karena komisi pemilihan akan mulai menyusun ulang ratusan daerah pemilihan berdasarkan sensus baru.
Analis mengatakan penundaan pemilu dapat memicu kemarahan publik dan menambah ketidakpastian di negara bersenjata nuklir itu.
Pemilihan umum terakhir di Pakistan berlangsung pada Juli 2018 dimenangkan oleh partai Imran Khan. Pemain kriket yang beralih menjadi politisi itu dilantik beberapa hari kemudian sebagai perdana menteri untuk pertama kalinya.
Khan berada di jantung kekacauan politik sejak dia digulingkan sebagai perdana menteri dalam mosi tidak percaya tahun lalu. Keadaan itu meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas Pakistan.
Sejak itu Khan telah dihukum dan dipenjara dalam kasus korupsi. Kemudian dia dilarang ikut serta dalam pemilihan apa pun selama lima tahun.
Khan menuduh militer yang kuat, bertanggung jawab atas penggulingannya. Militer, yang yang memerintah Pakistan sejak kemerdekaan pada 1947, membantah tuduhan itu.
Khan digantikan oleh Sharif. Ia bergulat dengan krisis ekonomi dan tingkat inflasi yang tinggi secara historis. Pemerintah menerapkan reformasi keuangan untuk mendapatkan pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Selain masalah hukum yang dapat muncul jika pemungutan suara ditunda, keberpihakan Khan, pemimpin paling populer di negara itu menurut jajak pendapat, akan menimbulkan keraguan atas kredibilitas pemilihan.
Pilihan Editor: Eks PM Pakistan Imran Khan Dilarang Berpolitik Selama 5 Tahun
REUTERS
