TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dilaporkan telah mengusulkan agar parlemen dibubarkan pada 9 Agustus 2023, tiga hari sebelum akhir masa jabatannya. Tujuannya untuk membuka jalan bagi pemilihan umum pada November.
Dua anggota parlemen yang menghadiri makan malam yang diselenggarakan oleh Sharif pada Kamis mengatakan kepada Reuters bahwa dia menceritakan kepada sekutunya soal rencana pembubaran ini. Ia akan menyerahkan kepada pemerintah sementara untuk mengatur pemilihan.
Masa jabatan lima tahun parlemen akan berakhir pada 12 Agustus 2023. "Sharif mengatakan dia akan berkonsultasi dengan sekutunya mengenai pembentukan pengurus yang dibentuk untuk mengadakan pemilihan, dan usulannya untuk membubarkan parlemen," kata salah satu anggota parlemen.
Pemilihan akan dilanjutkan setelah spekulasi ditunda karena kekacauan politik dan ekonomi berbulan-bulan di negara bersenjata nuklir berpenduduk 220 juta orang itu. Kementerian Informasi Pakistan belum menanggapi kabar ini.
Pembubaran tiga hari lebih awal akan memberi Sharif dan sekutunya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan apa yang diharapkan menjadi pertempuran pemilu yang menyakitkan dengan partai yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Imran Khan yang digulingkan.
Pemerintah sementara memiliki waktu 90 hari untuk mengadakan pemilihan umum, saat pemerintah menyerahkan kekuasaan lebih awal, berbeda dengan 60 hari jika pemerintah menyerahkan kekuasaan pada akhir masa jabatan parlemen.
Koalisi Sharif berkuasa setelah mantan bintang kriket Khan digulingkan dalam mosi tidak percaya pada April 2022. Sejak saat itu, Khan bergerak cepat untuk berkampanye dan mengorganisir protes, yang menyebabkan kekerasan signifikan pada 9 Mei. Aksinya meningkatkan ketegangan dengan militer yang kuat.
Khan menuduh militer berkomplot melawannya. Militer, yang telah memerintah Pakistan selama sekitar setengah dari sejarahnya, menyangkal hal itu.
Namun demikian, partai Khan menghadapi tindakan keras selama beberapa pekan terakhir yang menurut para analis didukung oleh militer. Krisis politik telah terjadi bersamaan dengan krisis ekonomi.
Bulan lalu, dewan Dana Moneter Internasional menyetujui dana talangan US$3 miliar untuk Pakistan guna membantunya mengatasi krisis neraca pembayaran yang akut dan kekurangan cadangan bank sentral yang parah.
REUTERS
Pilihan Editor: Kapal Perang Rusia Rusak Parah Dihantam Drone Ukraina
